GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Antrean panjang warga untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tabongo, Kabupaten Gorontalo, mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Keluhan masyarakat terkait antrean panjang tersebut akan segera ditindaklanjuti. Komisi II berencana mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari tahu penyebab persoalan, apakah berkaitan dengan keterbatasan kuota, distribusi, atau faktor lainnya.
Sebagai langkah awal, Komisi II menjadwalkan rapat pada Rabu (02/09/2026) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) yang berlokasi di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto mengatakan pertemuan tersebut akan menghadirkan Hiswana Migas serta Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga.
“Kami ingin mengetahui persoalan sebenarnya. Apakah ini berkaitan dengan kuota, distribusi atau ada faktor lainnya,” kata Mikson usai memimpin rapat internal Komisi II, Senin (01/09/2026).
Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang membutuhkan kepastian terkait ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar.
Mikson menilai persoalan antrean tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM yang dibutuhkan.
“Jangan sampai masyarakat terus menghadapi antrean panjang setiap kali membutuhkan BBM,” ujarnya.
Selain antrean, Komisi II juga akan membahas kuota BBM bersubsidi yang disebut berada di kisaran 8 kiloliter (KL).
Menurut Mikson, angka tersebut perlu dievaluasi dengan membandingkannya terhadap kebutuhan serta tingkat konsumsi masyarakat di lapangan.
Komisi II ingin memastikan apakah kuota yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau justru tidak mencukupi sehingga memicu antrean panjang.
“Kebutuhan BBM di setiap wilayah berbeda. Kalau memang kuotanya kurang, saya kira harus ada penambahan. Jangan sampai kebutuhan masyarakat tinggi, tetapi kuotanya tidak mencukupi,” katanya.
Ia mengatakan persoalan kuota dan distribusi tidak hanya perlu dilihat di SPBU Tabongo. SPBU di wilayah lain yang mengalami persoalan serupa juga harus menjadi perhatian.
Salah satunya SPBU Marisa di Kabupaten Pohuwato. Mikson menilai kebutuhan masyarakat di Marisa dan sejumlah wilayah lainnya perlu masuk dalam evaluasi distribusi BBM bersubsidi.
“Penambahan kuota jangan hanya untuk Tabongo. Kalau ada daerah lain yang kebutuhan masyarakatnya tinggi, itu juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Mikson menegaskan penambahan kuota harus berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah. Dengan demikian, distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi dapat lebih proporsional serta mengurangi potensi antrean panjang.
Ia juga menekankan agar rapat bersama Pertamina dan Hiswana Migas tidak berhenti pada pembahasan. Komisi II menginginkan adanya solusi konkret yang dapat diterapkan di lapangan.
“Kami ingin mencari solusi, bukan sekadar membahas persoalan. Kalau ada masalah pada kuota atau distribusi, harus kita ketahui secara jelas,” tegasnya.
Komisi II, kata Mikson, akan mengawal persoalan tersebut hingga ada solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan bisa diperoleh tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean,” katanya.
Pertemuan di TBBM pada Rabu (02/09/2026) diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi kuota dan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di Gorontalo, sekaligus mendorong langkah perbaikan agar antrean panjang di SPBU tidak terus berulang. (GN-01)
