GONETNEWS.COM, Gorut — Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tidak boleh berhenti sebagai daftar usulan dan angka dalam dokumen anggaran. Program yang lahir dari aspirasi rakyat harus dipastikan benar-benar sampai kepada penerima dan memberi dampak terhadap kehidupan ekonomi mereka.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara, Minggu (20/09/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan mesin dan peralatan produksi yang diperjuangkan melalui aspirasi DPRD benar-benar diterima secara utuh, tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).
Ridwan tidak hanya melihat penyaluran bantuan, tetapi berdialog langsung dengan para penerima. Dari pertemuan tersebut, ia mendapat laporan bahwa bantuan peralatan produksi mulai memberikan dampak terhadap perkembangan usaha.
“Mesin dan peralatan produksi yang disalurkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong kenaikan omzet usaha,” kata Ridwan.
Bagi Ridwan, kenaikan omzet tersebut menjadi indikator penting bahwa intervensi pemerintah mulai menghasilkan efek ekonomi yang nyata.
Artinya, bantuan tidak berhenti sebagai barang yang diterima masyarakat, tetapi telah menjadi modal untuk memperkuat usaha dan mendorong pelaku IKM lebih mandiri.
Ridwan pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail yang menyalurkan bantuan mesin dan peralatan produksi senilai Rp2,825 miliar kepada 113 pelaku IKM.
Bantuan itu menyasar 62 IKM perbengkelan, 27 IKM pangan, serta 24 IKM kerajinan dan penjahit.
Menurut Ridwan, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Karena itu, DPRD tidak cukup hanya memperjuangkan anggaran. Pengawasan terhadap hasil dan dampak program juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab legislatif.
“Ketika DPRD dan Pemerintah Provinsi bekerja dalam semangat kolaborasi, aspirasi rakyat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak semata-mata diukur dari terserapnya anggaran atau tersalurkannya bantuan, tetapi dari perubahan yang terjadi setelah bantuan tersebut diterima masyarakat.
“Tugas legislatif bukan berhenti pada mengusulkan anggaran, tetapi juga mengawal kualitas pelaksanaan agar setiap rupiah APBD benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Gorontalo,” tegasnya.
Ia berharap pola kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo terus diperkuat, terutama dalam mendorong IKM naik kelas.
Sebab, jika dikelola secara konsisten, sektor IKM tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja.
“Ke depan, kolaborasi ini harus terus diperkuat agar IKM tumbuh menjadi fondasi ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Gorontalo,” demikian Ridwan.
