GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award kategori Utama.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, atas capaian tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Gorontalo yang melampaui rata-rata nasional.
Hal itu disampaikan dr. Sri Darsianti Tuna usai mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bidang kesejahteraan rakyat (kesra) dan iptek bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di ruang kerja Komisi IV, Rabu (28/1/2026).
“Dari penyampaian BPJS Kesehatan tadi, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan UHC Award kategori Utama. Tentunya ini patut kita apresiasi karena pemerintah daerah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tercover sebagai penerima bantuan iuran JKN,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tingkat keaktifan peserta JKN di Provinsi Gorontalo telah melampaui 95 persen dan jauh berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian lebih.
“Tadi juga dipaparkan ada tiga daerah yang masuk kategori Madya tingkat keaktifan JKN, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. Ini perlu kita dukung bersama, terutama dari sisi pembiayaan JKN,” kata dr. Sri.
Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya perubahan basis data dari DTKS menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yang berdampak pada sekitar 92.126 warga Gorontalo tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan iuran JKN.
“Ini tentu harus kita pikirkan kembali bagaimana masyarakat tersebut bisa kembali tercover dalam kepesertaan JKN, karena mereka tetap membutuhkan jaminan layanan kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, dr. Sri Darsianti Tuna mengungkapkan bahwa total pembiayaan klaim kesehatan selama tahun 2025 mencapai sekitar Rp825 miliar, sementara pendapatan BPJS dari iuran hanya sekitar Rp365 miliar.
“Artinya terdapat selisih kekurangan anggaran lebih dari Rp400 miliar. Selisih ini sangat besar dan perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran seluruh fasilitas kesehatan dalam mendukung keberlanjutan program JKN, khususnya dalam melakukan verifikasi dan promosi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (GN-01)
