GONETNEWS.COM, Puncak Botu — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Gorontalo mendesak pemerintah daerah serius mencari sumber pendanaan untuk menuntaskan pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan sekitar Rp80 miliar.
Desakan itu menjadi salah satu catatan utama Fraksi PPP dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Pemerintah Daerah atas RAPBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.
Juru Bicara Fraksi PPP dr. Sri Darsianti Tuna mengatakan penyelesaian RS Hasri Ainun Habibie tidak boleh dipandang sebatas proyek pembangunan fisik. Rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kanker sekaligus rumah sakit yang ditunjuk sebagai RSPP Hospital Based atau rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dokter spesialis berbasis rumah sakit.
Karena itu, menurut Sri, pemerintah harus memastikan kesiapan rumah sakit, termasuk mendorong peningkatan status menjadi tipe B.
“Program ini jangan dilihat hanya sebagai sebuah kebijakan. Kita wajib mempersiapkan rumah sakit, mulai dari peningkatan status menjadi tipe B, sehingga kebijakan rumah sakit sebagai pusat layanan kanker dan RSPP segera terealisasi,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/09/2026).
PPP juga menyoroti program cetak sawah baru seluas 5.642 hektare yang dipusatkan di Kabupaten Pohuwato. Hingga kini, progresnya baru sekitar 879 hektare.
Fraksi PPP meminta Pemprov Gorontalo berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut tidak hanya terpusat di Pohuwato, tetapi dapat diperluas ke Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango.
Langkah itu dinilai penting agar target 5.642 hektare dapat lebih cepat tercapai. Di sisi lain, pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan ganti rugi tanaman kelapa karena pemilik lahan dan pemilik pohon merupakan pihak yang berbeda.
Kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango juga menjadi perhatian PPP. Dengan kebutuhan lahan sekitar 7 hingga 10 hektare, Fraksi PPP mendorong adanya skema pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Di sektor fiskal, PPP mengapresiasi kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,45 persen menjadi Rp473,45 miliar. Kenaikan itu didorong peningkatan pajak dan retribusi daerah yang dinilai menunjukkan mulai efektifnya upaya intensifikasi pendapatan.
Namun, Fraksi PPP mengingatkan pemerintah agar tidak lengah menghadapi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 27,28 persen. Penurunan tersebut terjadi karena Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik serta Dana Bagi Hasil (DBH) spesifik belum dialokasikan.
PPP meminta Pemprov Gorontalo aktif mengawal dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI agar alokasi transfer definitif dalam APBN 2027 dapat optimal.
“Jangan sampai penurunan transfer ini berdampak pada pemotongan program pro rakyat seperti bantuan pendidikan, kesehatan dan UMKM,” kata Sri.
Sorotan lebih keras diarahkan pada belanja modal yang anjlok hingga 70,16 persen, dari Rp92,44 miliar pada 2026 menjadi hanya Rp27,58 miliar pada 2027.
Menurut PPP, penurunan tersebut berisiko menghambat pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, terutama jalan daerah dan irigasi pertanian.
Fraksi PPP mendesak pemerintah melakukan penyesuaian alokasi belanja modal setelah rincian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ditetapkan, sehingga porsi belanja modal infrastruktur pelayanan publik dapat mendekati amanat regulasi sebesar 40 persen.
PPP juga meminta penguatan program pada Biro Kesejahteraan Rakyat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pembinaan keagamaan, insentif guru mengaji dan lembaga adat, pendidikan karakter, penanganan stunting serta perlindungan anak.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PPP menyatakan menerima Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
RAPBD Provinsi Gorontalo 2027 sendiri diproyeksikan sekitar Rp1,2 triliun.
Pemandangan Fraksi PPP tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. (GN-01)
