GONETNEWS.COM, Gorontalo — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie menegaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak boleh hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata di tengah masyarakat.
Menurut Espin, perda yang telah disahkan DPRD Provinsi Gorontalo pada 28 Januari 2026 itu lahir untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan lebih adil, inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki hingga kelompok rentan penyandang disabilitas.
“Jangan sampai perda ini hanya selesai di atas kertas. Harus ada implementasi nyata bagaimana menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Espin saat menjadi narasumber pada kegiatan Diseminasi Perda PUG dan Penguatan Komitmen Daerah dalam Implementasi PUG di Gedung Hulondhalo Ballroom, Sabtu (09/05/2026).
Ia mengatakan, keberhasilan PUG tidak hanya diukur dari lahirnya regulasi, tetapi sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaannya hingga ke tingkat bawah.
Menurutnya, DPRD Provinsi Gorontalo menjadikan implementasi perda tersebut sebagai fokus utama, terutama dari sisi perencanaan dan penganggaran daerah.
Espin menegaskan, DPRD terus memberikan dukungan anggaran terhadap program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), termasuk PKK serta organisasi lainnya yang bergerak dalam penguatan kesetaraan gender.
“Kesetaraan gender bukan hanya bicara perempuan. Tetapi bagaimana laki-laki, perempuan dan kelompok rentan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan program PUG agar tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Espin, Perda PUG harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat yang selama ini masih rentan terhadap ketimpangan sosial.
“Olehnya DPRD tidak akan berhenti mensuport implementasi PUG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Gorontalo,” tambahnya.
Kegiatan tersebut digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Program SKALA dalam rangka memperkuat komitmen daerah terhadap implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo. (GN-01)
