GONETNEWS.COM, Gorut – Masyarakat Desa Pulohenti, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, mempertanyakan pembangunan bendungan irigasi yang dalam dokumen program tercatat berlokasi di Desa Pulohenti, tetapi pekerjaan fisiknya justru dilaksanakan di Desa Bulontio Timur.
Persoalan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Mopili, dalam kegiatan reses di Desa Pulohenti, Kamis (05/11/2026). Warga meminta kejelasan terkait perbedaan lokasi tersebut karena menyangkut kebutuhan infrastruktur pengairan pertanian masyarakat.
Dalam penyampaian aspirasi, masyarakat mengungkapkan bahwa bendungan irigasi tersebut telah dibangun sejak 1982. Namun, mereka mempertanyakan mengapa lokasi yang tercantum dalam program berbeda dengan tempat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Warga berharap persoalan itu mendapat penjelasan dari instansi teknis terkait, terutama mengenai perencanaan, lokasi, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas irigasi.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan kebutuhan bantuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta peternakan.
Perwakilan pemuda Desa Pulohenti, Kelvin Djaini, mengusulkan bantuan bibit kelapa untuk mengganti tanaman yang mati akibat kemarau panjang. Ia juga meminta dukungan modal bagi pemuda yang memiliki usaha bengkel, tetapi terkendala biaya untuk mengembangkan usahanya.
Kelvin turut menyampaikan kebutuhan bantuan modal pertanian dan sarana olahraga berupa bola serta seragam sepak bola, net voli, hingga perbaikan lapangan olahraga desa.
Sementara itu, masyarakat lainnya mengusulkan bantuan peralatan usaha mebel, bibit pertanian, serta pengembangan peternakan ayam dan sapi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Idrus mempersilakan masyarakat menyampaikan kebutuhan mereka agar dapat diperjuangkan melalui program pemerintah provinsi.
Ia menyebut sejumlah program yang dapat diupayakan, di antaranya bantuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) bagi pembuat kue dan pelaku usaha perbengkelan, bantuan benih ayam, serta program pemberdayaan lainnya.
“Silakan sampaikan semua aspirasi. Kita akan perjuangkan sesuai program yang ada. Dan kiranya masyarakat menjauhi judi online,” ujar Idrus.
Dalam kegiatan yang sama, BPS Provinsi Gorontalo juga memberikan edukasi mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya terkait pengecekan desil masyarakat sebagai salah satu dasar penentuan sasaran penerima bantuan pemerintah.
Perwakilan BPS Provinsi Gorontalo, Prasaja Arifiyanto, yang mewakili Kepala BPS Provinsi Gorontalo, mengingatkan masyarakat agar menjauhi judi online karena dapat berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial.
“Apabila warga main judol, bantuan sosial akan dibekukan oleh Kementerian Sosial. Kami mengimbau masyarakat untuk benar-benar menjauhi judi online,” tegasnya.
BPS juga mengajak warga memeriksa desil masing-masing dan memberikan edukasi mengenai mekanisme pembaruan data secara mandiri. Langkah ini penting agar informasi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat dalam DTSEN sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri BPS Provinsi Gorontalo, BPS Kabupaten Gorontalo Utara, ATR/BPN Gorontalo Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, serta Kepala Desa Pulohenti.
Melalui reses ini, persoalan pembangunan bendungan, keterbatasan dukungan usaha produktif, serta kebutuhan sarana pertanian dan peternakan menjadi sejumlah aspirasi yang perlu ditindaklanjuti oleh DPRD bersama organisasi perangkat daerah terkait. (GN-RLS)
