GONETNEWS.COM, Gorontalo – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, dengan tegas mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengunggah berita-berita pemerintah di media sosial. Dalam rapat kerja Komisi I bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo, Fikram menyebut tugas tersebut bukanlah bagian dari tanggung jawab ASN, terlebih lagi guru-guru yang seharusnya fokus pada pendidikan.
“ASN itu bukan humas. Tugas menyebarluaskan informasi adalah tanggung jawab Kominfotik, bukan dibebankan ke ASN, apalagi guru. Ini sudah tidak tepat,” tegas Fikram dalam rapat yang digelar di ruang kerja Komisi I DPRD, Senin (07/07/2025).
Fikram mempertanyakan efektivitas Dinas Kominfotik dalam menjalankan tugas pokoknya, sebab menurutnya, lembaga tersebut telah memiliki kontrak kerja sama dengan sejumlah media untuk menyebarkan informasi pemerintah.
“Kalau sudah ada kerja sama dengan media, biarkan media bekerja. Jangan ASN dituntut wajib unggah, apalagi kalau ada ancaman pemotongan TPP,” ucapnya dengan nada kecewa.
Ia juga mengungkap bahwa banyak ASN, terutama yang berada di daerah, tidak memiliki kuota internet atau bahkan tidak aktif di media sosial. Namun, tetap dipaksa untuk mengunggah berita dan menyerahkan bukti tangkapan layar (screenshot) kepada atasannya.
“Ada ASN yang tidak punya data seluler, tapi tetap diancam harus unggah. Ini sangat tidak manusiawi. ASN kok sampai ditagih seperti itu? Kalau begitu, apa Kominfotik sudah tidak mampu menyebarluaskan informasi?” ujar Fikram.
Politisi yang dikenal vokal ini juga menyoroti ketimpangan isi konten yang disebarluaskan, yang dinilainya hanya berfokus pada kegiatan Gubernur tanpa memberikan ruang yang cukup pada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
“Jangan hanya beritakan gubernur saja. Ibu Wakil Gubernur atau Pak Sekda juga punya kegiatan. Jangan pilih kasih,” katanya.
Fikram menambahkan bahwa dirinya merupakan pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, Gusnar–Idah, bahkan turut membantu dalam proses pemenangan. Namun sebagai wakil rakyat, ia merasa berkewajiban menyuarakan hal-hal yang dirasa tidak adil atau membebani masyarakat.
“Saya ini pendukung Gusnar–Idah, bahkan ikut membiayai kampanye mereka. Tapi kalau ada kebijakan yang keliru dan meresahkan masyarakat, saya tidak akan diam,” tegasnya.
Fikram juga meminta agar kebijakan tersebut tidak berlaku di hari libur. Menurutnya, Sabtu dan Minggu adalah waktu istirahat dan kebersamaan ASN dengan keluarga yang tidak seharusnya dibebani dengan kewajiban unggah berita.
“Hari libur itu waktunya ASN berkumpul dengan keluarga. Jangan lagi disuruh unggah berita. Mohon ini jadi perhatian,” pungkasnya.
Dari rapat ini Fikram berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut beban kerja ASN di luar tugas pokok dan fungsi mereka. (GN-01)
