GONETNEWS.COM, Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan kunjungan kerja ke kantor Pertamina Patra Niaga untuk membahas persoalan pengelolaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya terkait kelangkaan solar yang dalam beberapa pekan terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan ini berlangsung di Jakarta, Jumat (07/11/2025).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, dan turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa. Kehadiran mereka disambut oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, bersama jajaran direksi dan pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti meningkatnya antrean kendaraan yang mengisi BBM jenis solar di hampir seluruh SPBU di Gorontalo.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak berdampak pada kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” tegas Mikson Yapanto.
Melalui pemaparan Pertamina Patra Niaga, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian bersama:
- Distribusi BBM untuk Provinsi Gorontalo dilakukan melalui dua jalur, yaitu dari kantor pusat di Jakarta dan dari Regional Manado.
- Konsumsi BBM Gorontalo mencapai sekitar 230 ribu KL per tahun, melayani kebutuhan 320 unit kendaraan (data BPS 2024) melalui 44 SPBU.
- Prognosa alokasi solar sebesar 42.000 KL. Mengingat komposisi kendaraan didominasi sepeda motor pengguna pertalite/pertamax, pemerintah daerah diminta menyelidiki lebih rinci penyebab kelangkaan solar agar datanya objektif.
- Patra Niaga akan menambah armada kapal pengangkut BBM berkapasitas 20–30 ribu KL tahun ini untuk memperkuat suplai ke Gorontalo.
- Kebutuhan BBM sektor pertambangan tidak dilayani Pertamina, melainkan oleh badan usaha resmi seperti PT AKR, dengan ketentuan tidak boleh melayani pertambangan ilegal.
- Pajak BBM (PPBKB) terus disalurkan kepada daerah sesuai lokasi penggunaan, sehingga pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya dinas pendapatan.
Mikson Yapanto berharap koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya.
“Kami ingin memastikan kebutuhan energi masyarakat dan sektor ekonomi terpenuhi. Kelangkaan solar ini tidak boleh berlarut-larut,” tegasnya.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan terus mengawal persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, demi menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta mencegah penyalahgunaan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. (GN-RLS)
