GONETNEWS.COM, Gorontalo – Di tengah padatnya agenda sebagai anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Wilvon Malahika membuktikan pendidikan tidak harus terhenti. Srikandi Partai Golkar itu resmi menyandang gelar Magister Sains (M.Si) setelah menuntaskan Program Magister Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Bina Taruna (Unbita) Gorontalo.
Wilvon dikukuhkan bersama 30 mahasiswa lainnya dalam prosesi yudisium yang berlangsung di Aula Unbita Gorontalo, Sabtu (18/07/2026). Para lulusan berasal dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten dan Kota Gorontalo.
Di hadapan awak media, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo itu mengaku pencapaian tersebut bukan hal yang mudah. Kesibukan menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat membuat dirinya harus pandai membagi waktu antara agenda kedewanan dan perkuliahan.
“Saya sendiri tidak percaya akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan S2 di tengah aktivitas sebagai anggota DPRD yang sangat padat. Alhamdulillah semuanya dapat dilalui hingga hari ini,” kata Wilvon.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Universitas Bina Taruna Gorontalo yang dinilainya memberikan ruang bagi para aparatur dan pejabat publik untuk terus meningkatkan kapasitas akademik tanpa mengabaikan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Wilvon, ilmu yang diperoleh selama menempuh Program Magister Ilmu Administrasi sangat relevan dengan tugasnya sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo yang membidangi pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
“Ilmu administrasi publik yang saya pelajari sangat sinkron dengan tugas saya di DPRD. Banyak wawasan baru yang bisa menjadi bekal dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujarnya.
Dalam penyelesaian studinya, Wilvon mengangkat tesis berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif oleh Partai Politik di KPU Provinsi Gorontalo.”
Ia mengatakan, tema tersebut dipilih karena masih besarnya tantangan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sesuai amanat kuota minimal 30 persen.
Bagi Wilvon, pemenuhan keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti sebagai syarat administratif dalam pencalonan, tetapi harus diwujudkan menjadi representasi nyata dalam proses pengambilan kebijakan.
“Harapan saya, kuota 30 persen keterwakilan perempuan bukan sekadar angka dalam regulasi, tetapi benar-benar dapat terpenuhi, baik di DPRD maupun di berbagai lembaga dan tempat kerja lainnya. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin kuat pula perspektif yang dihadirkan dalam pembangunan,” katanya.
Ia berharap gelar magister yang diraih tidak hanya menjadi capaian akademik, tetapi juga menjadi bekal untuk memperkuat kualitas pengabdian sebagai legislator dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk mendorong semakin luasnya ruang kepemimpinan bagi perempuan di Gorontalo. (GN-01)
