GONETNEWS.COM, Puncak Botu — Fraksi NasDem DPRD Provinsi Gorontalo meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan setiap rupiah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Fraksi NasDem melalui pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo 2027 dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/09/2026).
Fraksi NasDem tidak membacakan pandangannya secara langsung dalam rapat, melainkan menyerahkannya kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan pimpinan DPRD. Pandangan fraksi tersebut diserahkan langsung oleh Djoni Dalanggo.
NasDem menyoroti kondisi fiskal Gorontalo yang menghadapi tekanan. Pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,271 triliun, turun Rp266,38 miliar atau 17,32 persen dibandingkan target 2026.
Tekanan semakin terlihat pada belanja modal yang hanya dialokasikan sekitar Rp27,58 miliar. Angka tersebut turun sekitar 70,16 persen dibandingkan 2026 yang mencapai Rp92,44 miliar.
Menurut NasDem, penurunan tajam belanja modal perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Fraksi NasDem meminta pemerintah mengevaluasi kembali struktur anggaran agar penyesuaian fiskal tidak mengorbankan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
NasDem juga menekankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Target PAD 2027 sebesar Rp473,44 miliar atau naik 7,45 persen harus dicapai melalui optimalisasi potensi daerah dan perbaikan tata kelola.
Selain infrastruktur, NasDem meminta APBD 2027 diarahkan lebih kuat pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta pengurangan kemiskinan.
Fraksi NasDem mencatat jumlah penduduk miskin Gorontalo pada September 2025 mencapai 155,76 ribu orang atau 12,62 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 11,29 persen pada 2027.
NasDem menilai target tersebut harus diterjemahkan ke dalam program yang terukur, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan.
Hal yang sama berlaku untuk target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,9 persen dan rasio Gini 0,36.
“Setiap rupiah dalam APBD harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan,” demikian penekanan Fraksi NasDem dalam pandangannya.
NasDem juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi NasDem menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama di tengah menyusutnya ruang fiskal daerah. (GN-01)
