GONETNEWS.COM, Puncak Botu — Anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo yang mencapai miliaran rupiah menjadi perhatian publik. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili meminta masyarakat tidak hanya melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga menilai hasil yang diperoleh dari setiap perjalanan tersebut.
Thomas menegaskan, perjalanan dinas anggota DPRD tidak dapat serta-merta dianggap sebagai kegiatan bepergian menggunakan uang rakyat tanpa melihat konteks tugas yang dijalankan.
“Jangan cuma hitung uangnya, lihat hasilnya,” kata Thomas, Selasa (08/09/2026).
Ia menjelaskan, dukungan pelaksanaan tugas DPRD yang nilainya sekitar Rp15 miliar bukan seluruhnya merupakan biaya perjalanan dinas luar daerah.
Dalam anggaran tersebut terdapat sekitar Rp3,746 miliar untuk pelaksanaan reses, sekitar Rp4,345 miliar untuk kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan supervisi lapangan, serta sekitar Rp4,3 miliar untuk koordinasi dan konsultasi ke kementerian, lembaga dan pemerintah daerah lainnya.
Selain itu, terdapat sekitar Rp1,2 miliar untuk pembahasan rencana pembentukan peraturan daerah, sekitar Rp936 juta untuk belanja wajib mengikat dan dukungan sarana prasarana termasuk gaji dan tunjangan, serta sekitar Rp652 juta untuk dukungan pelaksanaan kerja kedewanan lainnya.
Karena itu, Thomas menilai angka Rp15 miliar tidak tepat jika seluruhnya dipersepsikan sebagai anggaran anggota DPRD untuk bepergian ke luar daerah.
Meski demikian, ia mengakui seluruh penggunaan anggaran tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Thomas, ukuran utama bukan sekadar berapa rupiah yang dikeluarkan, tetapi apa yang diperjuangkan dan apa yang berhasil dibawa pulang untuk kepentingan masyarakat Gorontalo.
Ia mencontohkan kunjungan ke Jakarta yang dilakukannya bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa.
Dari kunjungan tersebut, kata Thomas, terdapat pembahasan mengenai peluang dukungan sekitar Rp1,4 triliun untuk program hilirisasi ternak di Gorontalo.
“Kalau kita cuma di daerah, jangan harap ada itu,” ujarnya.
Thomas mengatakan, peluang dukungan pemerintah pusat dengan nilai besar tidak mungkin hanya diperjuangkan melalui rapat di daerah.
Diperlukan komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga untuk menjelaskan kebutuhan daerah, membuka akses program sekaligus memastikan kepentingan Gorontalo masuk dalam kebijakan pemerintah pusat.
Ia menilai, jika biaya perjalanan yang dikeluarkan kemudian mampu membuka peluang program bernilai jauh lebih besar bagi daerah, maka yang harus dinilai adalah manfaat akhirnya.
“Kalau dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas yang keluar saat DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat, hasil yang didapat justru bisa berlipat-lipat nilainya,” katanya.
Ia menegaskan perjalanan dinas tetap merupakan bagian dari penggunaan uang publik sehingga setiap kegiatan harus memiliki dasar penugasan, tujuan yang jelas dan laporan pertanggungjawaban.
Masyarakat, kata dia, juga memiliki hak untuk mengetahui ke mana anggota DPRD pergi, siapa yang ditemui, apa yang dibahas dan apa hasil yang diperoleh.
“Kalau keluar anggaran, harus ada hasilnya. Jangan hanya berangkat, kemudian pulang,” tegasnya.
Thomas juga menyoroti pentingnya aktivitas anggota DPRD di luar gedung parlemen.
Menurut dia, kerja wakil rakyat tidak hanya terjadi ketika mereka duduk dalam rapat paripurna atau rapat komisi.
Sebagian pekerjaan justru berlangsung ketika anggota DPRD turun ke daerah pemilihan, menemui masyarakat, memeriksa persoalan lapangan, melakukan monitoring program pemerintah hingga membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Salah satu contohnya adalah reses. Melalui reses, anggota DPRD turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Keluhan mengenai jalan rusak, fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, bantuan sosial dan persoalan lainnya dapat diidentifikasi secara langsung.
Aspirasi tersebut kemudian dapat dibawa ke pembahasan DPRD, dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah hingga dikawal dalam proses penganggaran.
Thomas menyebut reses juga memiliki mekanisme pertanggungjawaban karena anggota DPRD diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
Dengan demikian, menurut dia, keberadaan anggota DPRD di luar kantor tidak otomatis berarti sedang tidak bekerja.
Bahkan, dalam sejumlah persoalan strategis, justru diperlukan kehadiran langsung di lapangan maupun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Thomas mencontohkan perjuangan meningkatkan keterwakilan Gorontalo di DPR RI dari tiga menjadi empat kursi yang dilakukan melalui Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut dia, berbagai hasil yang berhasil diperjuangkan oleh komisi maupun alat kelengkapan DPRD patut dilihat sebagai bagian dari manfaat kerja kedewanan.
Karena itu, Thomas mendorong seluruh komisi DPRD Provinsi Gorontalo lebih agresif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga.
Ia tidak ingin DPRD hanya sibuk membahas persoalan di dalam gedung, tetapi kehilangan peluang mendapatkan program dan dukungan dari pemerintah pusat.
“Perjalanan dinas bukan jalan-jalan. Ada yang diperjuangkan,” katanya.
Meski demikian, Thomas menyadari bahwa semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula tuntutan transparansi kepada DPRD.
Karena itu, ia menilai setiap perjalanan dinas harus dapat dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar penugasan, tujuan, biaya hingga hasil dan tindak lanjutnya.
Pada akhirnya, kata Thomas, masyarakat berhak menilai apakah uang yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat.
“Yang perlu dilihat bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi apa hasilnya,” ujarnya.
Dengan demikian, perdebatan mengenai perjalanan dinas DPRD seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak uang yang dihabiskan. (GN-02)
