GONETNEWS.COM, Puncak Botu — Tekanan kenaikan harga pakan ayam menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani peternak ayam, khususnya peternak mandiri lokal yang harus menjaga biaya produksi di tengah harga jual ayam dan telur yang tidak selalu bergerak sebanding.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo bersama Asosiasi PINSAR Gorontalo, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bulog Gorontalo, Selasa (29/09/2026).
Salah satu aspirasi yang disampaikan dalam RDPU adalah kebutuhan peternak terhadap akses Jagung SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Jagung menjadi salah satu bahan baku penting dalam pakan ayam. Karena itu, kepastian pasokan dan harga jagung dinilai turut menentukan kemampuan peternak dalam mengendalikan biaya produksi.
Koordinator Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, meminta pemerintah memastikan mekanisme akses Jagung SPHP bagi peternak mandiri benar-benar jelas dan dapat dijangkau oleh pihak yang membutuhkan.
“Yang perlu kita pastikan adalah bagaimana mekanisme aksesnya, siapa yang mendapatkan, berapa kebutuhan peternak dan bagaimana distribusinya. Jangan sampai kebijakan stabilisasi sudah tersedia, tetapi peternak mandiri yang membutuhkan justru mengalami kesulitan dalam mengaksesnya,” kata Ridwan.
Menurut dia, persoalan peternak ayam tidak bisa hanya dilihat ketika harga ayam atau telur mengalami kenaikan.
Ada rantai panjang yang menentukan keberlangsungan usaha peternakan, mulai dari bibit, pakan, obat-obatan, pembiayaan, produksi, transportasi, distribusi hingga pasar.
“Kita tidak boleh melihat persoalan peternak hanya pada saat harga ayam atau telur naik. Kita harus melihat seluruh rantai pasoknya, mulai dari bibit, pakan, obat-obatan, pembiayaan, produksi, transportasi, distribusi sampai pasar,” ujarnya.
Ridwan mengatakan gangguan pada satu mata rantai dapat berdampak terhadap keseluruhan sistem peternakan.
Kenaikan harga pakan, misalnya, dapat meningkatkan biaya produksi. Jika pada saat yang sama harga jual ayam dan telur tidak mampu mengikuti kenaikan biaya tersebut, maka tekanan terhadap peternak semakin besar.
Karena itu, menurut Ridwan, pemerintah perlu memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi peternakan di Gorontalo.
Data tersebut mencakup jumlah dan populasi ternak, kebutuhan jagung dan pakan, kapasitas produksi peternak, hingga perkembangan harga.
“Kalau satu mata rantai terganggu, dampaknya bisa menjalar ke mata rantai lainnya. Karena itu, kita perlu melihat peternakan sebagai sebuah ekosistem, bukan persoalan yang berdiri sendiri,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan organisasi peternak dalam mengatur distribusi bahan baku pakan.
Menurutnya, masing-masing instansi memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan sektor peternakan.
Dinas Peternakan dan Perkebunan berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi peternak, Dinas Ketahanan Pangan menangani aspek pangan, sementara Bulog berkaitan dengan stabilisasi dan distribusi.
“Semua ini harus dipertemukan dalam satu kebijakan,” ujarnya.
Ridwan menilai pemerintah juga perlu membangun mekanisme antisipasi, bukan hanya turun tangan ketika harga sudah bergejolak.
Menurut dia, potensi gangguan pasokan harus dapat diketahui lebih awal sehingga langkah penanganan bisa dilakukan sebelum memberikan dampak lebih luas kepada peternak dan masyarakat.
Ia berharap aspirasi PINSAR terkait akses Jagung SPHP tidak berhenti pada pembahasan dalam RDPU, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme yang konkret, transparan, dan berbasis data.
Dengan kepastian pasokan bahan baku pakan, peternak mandiri lokal diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan produksi sekaligus mendukung stabilitas pasokan ayam dan telur di Gorontalo. (GN-RLS)
