GONETNEWS.COM, Gorut – Sulitnya memperoleh pupuk, kebutuhan bibit pertanian, hingga keterbatasan pakan dan bibit ikan menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat Desa Botungobungo kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Gustam Ismail.
Persoalan tersebut mencerminkan kebutuhan warga yang masih membutuhkan dukungan pemerintah, terutama untuk menjaga keberlangsungan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai sumber penghidupan masyarakat.
Keluhan itu disampaikan saat Gustam menggelar reses di Desa Botungobungo, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (06/11/2026).
Selain sektor ekonomi produktif, masyarakat juga meminta bantuan dana hibah untuk masjid, dukungan pengembangan UMKM, serta beasiswa bagi mahasiswa.
Gustam mengatakan, seluruh aspirasi tersebut akan dicatat dan diperjuangkan melalui perencanaan program pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa aspirasi yang dihimpun dalam reses kali ini bukan untuk program tahun anggaran 2027, melainkan dipersiapkan untuk anggaran 2028.
Pasalnya, pembahasan APBD Provinsi Gorontalo 2027 telah selesai dan tinggal menunggu penetapan melalui rapat paripurna pada 17 November 2026.
“Jangan sampai masyarakat mengira aspirasi yang disampaikan hari ini langsung direalisasikan tahun depan. APBD 2027 sudah selesai dibahas. Aspirasi yang kami tampung sekarang akan dimasukkan dalam RKPD awal 2027 untuk diperjuangkan pada anggaran 2028,” tegas Gustam.
Ia menjelaskan, keterbatasan ruang fiskal turut memengaruhi kemampuan anggota DPRD dalam memperjuangkan program aspirasi masyarakat. Jika sebelumnya alokasi aspirasi anggota DPRD bisa mencapai Rp2 miliar hingga Rp4 miliar, kini jumlahnya mengalami penurunan signifikan.
Gustam menyebut alokasi yang tersedia saat ini berkisar Rp500 juta untuk anggota biasa, Rp650 juta untuk anggota Badan Anggaran, dan Rp800 juta untuk unsur pimpinan.
Dengan kondisi tersebut, ia mengaku harus membagi program secara selektif untuk menjangkau masyarakat di 123 desa di Kabupaten Gorontalo Utara.
“Kalau berbicara kebutuhan masyarakat, semuanya penting. Petani membutuhkan pupuk dan alat pertanian, peternak membutuhkan pakan dan obat-obatan, nelayan membutuhkan sarana produksi, sementara masyarakat juga membutuhkan dukungan pendidikan dan keagamaan. Tetapi kemampuan anggaran terbatas, sehingga harus disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Gustam memastikan sejumlah program telah dialokasikan untuk tahun anggaran 2027. Di sektor pertanian, di antaranya bantuan benih jagung, hand sprayer, mesin pemangkas rumput, serta hand tractor untuk kelompok tani.
Ia juga menyebut adanya program beasiswa bagi mahasiswa dan bantuan pangan yang dialokasikan untuk sekitar 500 penerima.
Khusus bantuan pangan tersebut, Gustam menjelaskan bahwa penerimanya tidak dibatasi berdasarkan desil, berbeda dengan bantuan sosial reguler yang memiliki persyaratan tertentu.
Menurutnya, dukungan terhadap masyarakat tidak bisa hanya berfokus pada satu sektor. Kebutuhan petani, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
“Kami ingin aspirasi yang disampaikan masyarakat benar-benar masuk dalam perencanaan, bukan hanya dicatat lalu berhenti di meja. Karena itu, saya berharap masyarakat menyampaikan kebutuhan yang paling mendesak agar bisa kami perjuangkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.
Gustam juga menekankan pentingnya koordinasi dengan perwakilan masyarakat di tingkat kabupaten agar program yang diperjuangkan tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau penerima yang membutuhkan.
Ia berharap hasil reses di Botungobungo menjadi bagian dari bahan penyusunan RKPD sehingga kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, peternakan, pendidikan, UMKM, dan keagamaan, dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2028. (GN-01)
