, Puncak Botu – Pemerintah Provinsi Gorontalo diminta bersikap tegas terhadap sejumlah dokter penerima beasiswa daerah yang tidak kembali mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan. Padahal, kewajiban pengabdian tersebut telah menjadi bagian dari kesepakatan saat mereka menerima bantuan biaya pendidikan dari pemerintah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, menegaskan pemerintah daerah harus menjalankan konsekuensi terhadap penerima beasiswa yang tidak memenuhi perjanjian.
Persoalan tersebut terungkap dalam rapat Komisi IV bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang membahas program beasiswa dan bantuan studi Pemerintah Provinsi Gorontalo di Ruang Inogaluma, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (17/11/2026).
Ghalieb mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima dalam rapat, terdapat sejumlah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program beasiswa pemerintah daerah, tetapi tidak kembali mengabdi di Gorontalo sebagaimana kesepakatan awal.
Menurutnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena kebutuhan tenaga dokter di Gorontalo masih menjadi salah satu persoalan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya menuntut pengembalian biaya beasiswa apabila penerima tidak menjalankan kewajiban pengabdian. Sebab, kerugian yang dialami daerah bukan hanya menyangkut anggaran, tetapi juga waktu yang telah terbuang untuk menyiapkan tenaga profesional.
“Kalau alasannya nanti akan mengembalikan biaya beasiswa, pemerintah daerah sebenarnya tetap mengalami kerugian dari sisi waktu. Karena itu, harus ada tindakan tegas terhadap perjanjian yang sudah dibuat agar tidak menjadi preseden buruk bagi kerja sama pemerintah dengan program pendidikan kedokteran,” tegas Ghalib.
Ia mengingatkan, kewajiban penerima beasiswa bukan sekadar komitmen lisan. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk melalui notaris, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan seluruh ketentuannya dilaksanakan.
Ghalib meminta OPD terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang telah disepakati.
Baginya, penggunaan anggaran daerah untuk membiayai pendidikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, program beasiswa kedokteran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di Gorontalo.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo selanjutnya akan merumuskan rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur terkait evaluasi kebijakan beasiswa dan bantuan studi.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki arah pemberian beasiswa, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap penerima bantuan agar komitmen untuk kembali membangun daerah benar-benar diwujudkan. (GN-01)







