, Gorontalo – Pasien yang membutuhkan pertolongan medis tidak seharusnya dipaksa menunggu hanya karena persoalan administrasi BPJS Kesehatan atau kendala rujukan. Keterlambatan pelayanan berisiko memperburuk kondisi pasien, bahkan mengancam keselamatannya. Karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo mengingatkan tenaga kesehatan agar tidak membiarkan birokrasi mengalahkan hak pasien untuk mendapatkan pertolongan.
Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, dalam Rapat Evaluasi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Kantor Wilker KemenHAM Gorontalo, Rabu (18/11/2026).
Sarton menegaskan, pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan tindakan medis, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang.
“Pokoknya layani dulu. Persoalan persyaratan administrasi dapat diselesaikan kemudian,” tegas Sarton.
Menurutnya, kebutuhan medis pasien harus menjadi prioritas, terutama dalam kondisi gawat darurat. Persoalan administrasi tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa menghambat penanganan awal yang dibutuhkan pasien.
Selain administrasi BPJS, Sarton turut menyoroti persoalan rujukan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan, tetapi menghadapi kendala ketika dipindahkan ke fasilitas kesehatan lain.
Ia mengingatkan, pasien yang membutuhkan layanan lebih lanjut tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh penanganan hanya karena lemahnya koordinasi antarfasilitas kesehatan. Apalagi, rujukan dilakukan ketika fasilitas kesehatan sebelumnya tidak memiliki kemampuan atau sarana medis yang memadai.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi antarfasilitas kesehatan harus diperkuat agar proses rujukan berjalan sesuai kebutuhan medis pasien dan ketentuan yang berlaku.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah perlindungan kerahasiaan identitas dan informasi medis pasien. Sarton meminta tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP), kode etik, dan ketentuan hukum. Pasien juga harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur serta hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan.
Sementara itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, dan ketentuan penjaminan BPJS Kesehatan dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman antara pasien dan petugas fasilitas kesehatan.
Sarton mendorong penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar informasi mengenai hak dan kewajiban peserta serta prosedur pelayanan dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Fasilitas kesehatan diminta memastikan informasi kontak pengaduan selalu diperbarui sehingga masyarakat memiliki saluran yang jelas ketika menghadapi persoalan pelayanan.
Di sisi lain, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah Wilker Gorontalo, Ira Pakaya, mengatakan rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program penguatan kapasitas HAM bagi aparatur kesehatan sepanjang 2026.
Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan metode, materi, dan jangkauan program pada 2027. Ira menilai edukasi HAM perlu menjangkau lebih banyak tenaga kesehatan, termasuk petugas di unit pelaksana teknis (UPT), puskesmas, dan rumah sakit yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Dengan perluasan jangkauan tersebut, pemahaman mengenai hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan diharapkan tidak hanya diterima oleh perwakilan instansi, tetapi juga diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari,” kata Ira.
Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Yusna Mohamad, menyambut baik evaluasi tersebut. Ia berharap kegiatan penguatan kapasitas HAM dapat kembali dilaksanakan dengan materi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
Yusna juga mendorong KemenHAM melakukan kunjungan langsung ke puskesmas untuk mendengarkan berbagai persoalan, tantangan, dan masukan dari tenaga kesehatan terkait pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pendekatan langsung ke fasilitas kesehatan dapat membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus membuka ruang pertukaran informasi antara KemenHAM dan tenaga kesehatan.
Melalui evaluasi ini, KemenHAM Gorontalo berharap sinergi dengan dinas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait semakin kuat. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan program penguatan kapasitas HAM pada 2027.
Pada akhirnya, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dinilai dari tindakan medis dan kelengkapan prosedur. Hak pasien untuk mendapatkan pertolongan, memperoleh informasi, serta memperoleh perlindungan atas privasi dan martabatnya harus benar-benar dijamin. Jangan sampai masyarakat yang datang mencari kesembuhan justru terbebani oleh persoalan birokrasi. (GN-RLS)







