GONETNEWS.COM, Bone Bolango – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo masih menemukan kelurahan yang belum memiliki struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan yang sesuai. Hal ini terungkap saat kunjungan kerja ke Kantor Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, pada Selasa (25/03/2025).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi I, Ekwan Ahmad, dan dihadiri oleh tiga anggota Komisi I lainnya, yakni Fikram Salilama, Umar Karim, dan Femy Udoki. Dalam kunjungan ini, mereka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status pemerintahan, organisasi, serta perkembangan desa dan kelurahan di daerah tersebut.
Anggota Komisi I, Femy Udoki, mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Kantor Lurah Kayu Merah di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di sana, mereka menemukan bahwa struktur organisasi perangkat kelurahan masih menggunakan struktur desa. Temuan serupa juga terjadi di Kelurahan Pauwo.
“Seharusnya sejak tahun 2014, kelurahan sudah menggunakan struktur organisasi yang sesuai. Namun, di dua kabupaten ini masih belum menerapkan struktur kelurahan yang semestinya. Oleh karena itu, kami akan mendorong perubahan ini dan segera mengundang Biro Organisasi serta BKD untuk membahas lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi,” ujar Femy.
Femy menekankan bahwa struktur organisasi yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan. Dengan adanya struktur yang jelas, tugas dan tanggung jawab dapat terdistribusi dengan baik, sehingga beban kerja lurah menjadi lebih ringan.
Sementara itu, Lurah Pauwo, Fajar Adhan Mohammad, menyambut baik rencana Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendorong penggunaan struktur kelurahan yang sesuai.
“Kami sangat bersyukur atas kunjungan Komisi I ini. Selama ini, struktur organisasi di kelurahan di Kabupaten Bone Bolango belum seperti di Kota Gorontalo, di mana sudah ada kepala seksi dengan tanggung jawab yang jelas. Akibatnya, sebagian besar tugas masih harus dieksekusi langsung oleh lurah,” jelas Fajar.
Ia menambahkan dengan adanya kepala seksi yang bertanggung jawab atas bidang masing-masing, kelurahan dapat bekerja lebih efektif. Misalnya, jika ada kegiatan kemasyarakatan atau kunjungan lapangan yang bersamaan dengan tugas administrasi di kantor, kepala seksi yang bersangkutan dapat mengambil alih tugas tersebut.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mendorong perubahan ini agar struktur organisasi kelurahan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. (GN-01)
