GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Jajaran Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja awal tahun bersama sejumlah mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (20/01/2026) kemarin. Salah satu mitra yang hadir dalam rapat tersebut yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, yang juga Koordinator Komisi II, menegaskan pentingnya percepatan realisasi program strategis sektor pertambangan rakyat di awal tahun 2026. Ia berharap pembentukan koperasi untuk 10 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato dapat segera diwujudkan.
Ridwan menyampaikan bahwa porsi 10 blok WPR di Pohuwato telah diberikan secara resmi oleh Kementerian ESDM RI sejak tahun 2025. Namun hingga kini, implementasi di tingkat daerah dinilai belum berjalan optimal.
“Tindak lanjutnya, pemerintah provinsi harus segera mengajak semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Mulai dari kepolisian, pihak swasta, hingga unsur perbankan,” kata Ridwan dalam rapat tersebut.
Menurutnya, pembentukan 10 koperasi WPR harus dilakukan secara bersama-sama atau dikeroyok, dengan pembagian peran yang jelas antar-stakeholder. Mulai dari pengurusan regulasi dan perizinan, dukungan permodalan, hingga pengamanan dan ketertiban masyarakat oleh aparat kepolisian.
Dengan sinergi tersebut, Ridwan berharap program WPR tidak lagi terkatung-katung dan dapat segera berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Program ini sudah resmi diberikan oleh kementerian, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaannya,” tegasnya.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo pun berkomitmen untuk terus mengawal proses pembentukan koperasi WPR tersebut agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya penambang rakyat di Kabupaten Pohuwato. (GN-01)
