GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengakhiri pola lama pelatihan tenaga kerja yang hanya berorientasi pada pemberian keterampilan umum. Sebaliknya, pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata perusahaan agar lulusan dapat langsung terserap ke dunia kerja.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Dzikyan, dalam rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (21/07/2026).
Menurut Dzikyan, selama ini pemerintah masih menerapkan pola pelatihan yang melatih peserta terlebih dahulu, kemudian baru berupaya menyalurkan mereka ke perusahaan. Skema tersebut dinilai tidak lagi efektif karena kompetensi yang dimiliki peserta kerap tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
“Pelatihan kerja tidak boleh lagi sekadar melatih orang sebanyak-banyaknya. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatihan berdasarkan permintaan perusahaan, sehingga peserta yang lulus benar-benar siap mengisi posisi yang tersedia,” katanya.
Ia menilai perusahaan harus dilibatkan sejak awal dalam penyusunan kurikulum hingga proses pelatihan. Dengan demikian, materi yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.
Dzikyan mengatakan pendekatan tersebut akan memberikan kepastian bagi peserta pelatihan karena mereka dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang telah tersedia, bukan sekadar memperoleh sertifikat pelatihan.
“Kalau seperti gaya dulu, dilatih rata, standarnya sama, kemudian dikirim. Akhirnya kebanyakan hanya menjadi pekerja-pekerja kasar. Kalau sekarang, kita carikan dulu perusahaan yang membutuhkan, kemudian mereka melatih sesuai pekerjaan yang memang dibutuhkan di sana,” ujarnya.
Ia mengibaratkan konsep tersebut seperti sistem pendidikan yang menyiapkan siswa sesuai kebutuhan perguruan tinggi tujuan. Dengan pola serupa, lulusan pelatihan kerja diharapkan memiliki kompetensi yang langsung sesuai dengan kebutuhan industri.
Karena itu, Dzikyan meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas kemitraan dengan perusahaan maupun lembaga penyalur tenaga kerja, sekaligus menyiapkan dukungan anggaran agar kolaborasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Gorontalo. Menurutnya, fasilitas dan kualitas pelatihan di BLK sudah cukup baik, namun orientasi pelatihannya masih menggunakan pola lama sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dunia usaha.
“BLK di Gorontalo sebenarnya sudah banyak dan proses pendidikannya baik. Tapi masih kembali kepada gaya lama. Bagaimana pelatihan-pelatihan itu bisa langsung tepat sasaran dan tepat kebutuhan perusahaan,” katanya.
Dzikyan menambahkan, masih banyak perusahaan di Gorontalo yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, sementara tenaga kerja lokal belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi tersebut. Akibatnya, peluang kerja yang tersedia belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat daerah.
Ia berharap perubahan pola pelatihan tersebut dapat memperkuat daya saing tenaga kerja lokal sekaligus menekan angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi dan sekolah vokasi.
“Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak daerah ini supaya sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Provinsi Gorontalo. Apalagi ke depan akan semakin banyak peluang kerja, sehingga lulusan perguruan tinggi maupun sekolah vokasi tidak lagi menganggur,” kata Dzikyan. (GN-02)
