GONETNEWS.COM, Kabupaten Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo, Fadli Hasan, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan ke III tahun 2024–2025 di Desa Luhu, Kabupaten Gorontalo, Senin (23/06/2025). Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Fadli menerima berbagai aspirasi masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan bantuan UMKM, infrastruktur, pertanian, dan persoalan akses terhadap KIP Kuliah.
Salah satu aspirasi yang cukup menonjol datang dari warga terkait sulitnya akses mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Warga mengeluhkan banyak lulusan SMA di Desa Luhu yang gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan salah satu syarat penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Fadli Hasan menjelaskan bahwa persoalan DTKS memang menjadi kendala klasik yang kompleks. Ia menduga banyak keluarga yang keluar dari DTKS karena salah satu anggota rumah tangganya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan tempat bekerja, meskipun penghasilannya belum layak disebut sejahtera.
“Mungkin persoalannya ada salah satu anggota keluarga yang sudah dapat Jamsostek di BPJS Ketenagakerjaan. Secara prinsip, memang banyak perusahaan swasta di Gorontalo yang wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program jaminan tenaga kerja. Tapi ketika satu orang terdaftar, satu keluarga bisa langsung keluar dari DTKS. Padahal, bisa jadi anggota keluarga lainnya masih membutuhkan bantuan seperti KIP Kuliah atau PKH,” ungkap Fadli.
Ia menambahkan bahwa sistem saat ini masih belum mampu menangkap kompleksitas situasi ekonomi keluarga secara menyeluruh, dan justru menciptakan blind spot dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kita berharap ke depan pemerintah pusat dapat menyusun regulasi yang lebih rinci dan adil. Karena kenyataannya, ada anak muda yang gagal kuliah hanya karena kakaknya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, padahal status kerjanya masih PKWT atau kontrak tahunan yang tidak berkelanjutan,” terang politisi tersebut.
Selain isu KIP Kuliah dan DTKS, Fadli juga menerima aspirasi dari warga terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, bantuan untuk pelaku UMKM, serta permintaan dukungan alat pertanian guna meningkatkan produktivitas masyarakat desa.
Menutup pertemuan, Fadli Hasan berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke DPRD Provinsi Gorontalo dan melakukan koordinasi lintas sektor agar permasalahan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti.
“Semua ini akan menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan terus kawal agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat,” pungkasnya. (GN-01)
