GONETNEWS.COM, Kota Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, menyiapkan alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) untuk membantu 16 masjid pada Tahun Anggaran 2027 dengan total nilai mencapai Rp160 juta.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, masing-masing masjid akan memperoleh bantuan sebesar Rp10 juta. Karena itu, pengurus masjid yang membutuhkan bantuan diminta segera mengajukan proposal sebagai syarat administrasi.
“Porsi pokir untuk tahun 2027 kami siapkan bagi 16 masjid. Nilainya masing-masing Rp10 juta. Silakan memasukkan proposal agar bisa diproses sesuai ketentuan,” kata Sri Darsianti Tuna saat menggelar reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2025–2026 di Kelurahan Lilowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Rabu (08/07/2026).
Dalam dialog bersama warga, Sekretaris DPW PPP Gorontalo itu juga menerima aspirasi masyarakat terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk perlindungan jaminan sosial yang penting bagi seluruh pekerja untuk mengantisipasi berbagai risiko saat bekerja.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan yang mencakup dua manfaat utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Melalui program tersebut, peserta memperoleh perlindungan biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja tanpa batas plafon serta santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris.
Selain itu, tersedia pula paket kepesertaan dengan iuran mulai Rp36.800 per bulan yang menambahkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), sehingga peserta memiliki tabungan yang dapat dicairkan sebagai dana masa depan.
Sri Darsianti menilai masih banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko ekonomi.
Pada kesempatan itu, Sri Darsianti juga mengakui belum seluruh konstituennya dapat menerima bantuan melalui program pokir. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya alokasi pokir setiap anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kalau dulu setiap anggota DPRD memperoleh alokasi pokir sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Sekarang, setelah adanya efisiensi anggaran, nilainya turun menjadi sekitar Rp500 juta,” ujarnya.
Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat penyaluran bantuan harus dilakukan secara selektif. Padahal, pokir digunakan untuk berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan UMKM, ekonomi produktif, pertanian, perikanan, peternakan hingga bantuan sosial lainnya.
Ia menegaskan, seluruh usulan bantuan tetap akan diproses berdasarkan skala prioritas dan memenuhi persyaratan sebagai calon penerima manfaat agar penyalurannya tepat sasaran. (GN-01)
