GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, memastikan pihaknya akan mengawal dan memperjuangkan kebutuhan anggaran 22 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penegasan itu disampaikan Mikson usai rapat konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi II di Ruang Inogaluma, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (05/08/2026).
Berbeda dengan komisi lainnya yang memaparkan hasil pembahasan bersama OPD mitra kerja, Komisi II hanya menyerahkan dokumen rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Menurut Mikson, keputusan tersebut diambil karena sebagian besar anggota Komisi II juga merupakan anggota Banggar sehingga pembahasan substansi rekomendasi akan dilakukan langsung bersama TAPD.
“Mayoritas anggota Komisi II berada di Banggar. Karena itu, seluruh rekomendasi yang telah kami rumuskan bersama OPD akan kami perjuangkan langsung saat pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD,” kata Mikson.
Ia menjelaskan, Komisi II memiliki 22 OPD mitra kerja yang mengajukan berbagai kebutuhan program dan anggaran untuk tahun 2027. Seluruh usulan tersebut, kata dia, akan kembali dicermati dalam pembahasan Banggar sehingga masih dimungkinkan adanya penyesuaian sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Dalam pembahasan nanti bisa saja ada program yang perlu ditambah, tetapi ada juga yang kemungkinan dikurangi. Semua akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan skala prioritas pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, Mikson menegaskan Komisi II akan tetap mengedepankan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD harus mampu menjawab kebutuhan publik dan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah.
“Yang menjadi prioritas kami adalah belanja publik untuk rakyat. Itu yang akan terus kami perjuangkan agar menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027,” tegasnya.
Rapat konsultasi Banggar bersama Komisi II merupakan bagian dari tahapan pembahasan hasil evaluasi komisi terhadap program dan kegiatan OPD sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS APBD Induk Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki pembahasan bersama TAPD Provinsi Gorontalo. (GN-01)
