GONETNEWS.COM, Puncak Botu — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Limonu Hippy meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak melewatkan kebutuhan yang bersifat mendesak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kebutuhan prioritas yang belum tercantum dalam RKPD 2027 masih perlu diupayakan masuk sebelum pembahasan anggaran difinalisasi.
Hal itu disampaikan Limonu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), yang dilaksanakan belum lama ini dalam rangka pembahasan Ranperda APBD 2027 di Ruang Dulohupa, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (29/09/2026).
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan kebutuhan rehabilitasi atau revitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
Limonu mengatakan, tahun ini telah dialokasikan anggaran kurang dari Rp200 juta untuk kebutuhan tersebut. Namun berdasarkan perhitungan teknis, kebutuhan keseluruhannya mencapai sekitar Rp700 juta.
Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan tambahan sekitar Rp500 juta pada 2027 agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.
“Tahun ini dianggarkan kurang lebih Rp200 juta. Sementara berdasarkan hitungan teknis, kebutuhan pelabuhan itu kurang lebih Rp700 juta. Artinya, di tahun 2027 masih sangat membutuhkan tambahan anggaran,” kata Limonu.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan pekerjaan berhenti di tengah jalan hanya karena keterbatasan penganggaran pada tahun berikutnya.
Sebab, jika tidak ada tambahan anggaran, ia khawatir dana yang telah dikucurkan pada tahun berjalan tidak memberikan hasil maksimal.
“Kalau ini tidak ditambah di tahun anggaran 2027, dipastikan anggaran yang dikucurkan sekarang ini bisa jadi sia-sia. Sebab tidak dapat menyelesaikan apa yang ditargetkan,” ujarnya.
Karena itu, Limonu meminta kebutuhan semacam ini kembali dipertimbangkan dalam pembahasan APBD 2027, terutama untuk program yang sudah berjalan dan membutuhkan anggaran lanjutan.
“Kalau ada hal-hal seperti itu, mohon untuk dipikirkan karena itu merupakan hal yang prioritas, sambil menunggu finalisasi,” katanya.
Limonu juga mengatakan besaran tambahan anggaran yang dapat dialokasikan masih perlu menunggu gambaran kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebut Komisi II masih menantikan hasil upaya Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan, termasuk potensi penerimaan royalti yang dapat masuk ke Provinsi Gorontalo.
“Kita nanti menunggu hasil-hasil dari upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Badan Keuangan, termasuk berapa royalti yang masuk ke provinsi yang sudah kita bahas untuk 2027, untuk menambah kebutuhan OPD-OPD yang ada,” tuturnya.
Menurut Limonu, ruang fiskal tambahan tersebut penting untuk membuka peluang bagi kebutuhan OPD yang belum terakomodasi dalam rancangan awal APBD 2027.
Ia berharap proses finalisasi anggaran tidak hanya melihat program yang telah tercantum dalam RKPD, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan mendesak yang memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan pekerjaan di lapangan.
Dengan begitu, anggaran yang telah dikeluarkan pada tahun berjalan dapat benar-benar menghasilkan pekerjaan sesuai target dan tidak berhenti hanya karena persoalan kesinambungan pembiayaan. (GN-01)
