, Gorut – Bantuan bibit jagung dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diharapkan membantu meningkatkan produksi pertanian justru dikeluhkan petani di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bibit yang disalurkan dinilai tidak sesuai dengan kondisi tanah sehingga berpotensi menambah beban biaya produksi hingga menyebabkan gagal panen.
Keluhan tersebut disampaikan petani kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, saat menggelar reses di Desa Langge, Senin (09/11/2026).
Perwakilan petani, Yahya Husain, mengatakan jenis bibit yang diberikan pemerintah seharusnya disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kebutuhan petani di wilayah tersebut.
Menurutnya, selama ini hanya dua merek bibit jagung yang dianggap cocok dengan kondisi tanah di Kecamatan Anggrek, yakni Bisi dan NK. Sementara bibit di luar kedua merek tersebut dinilai sulit tumbuh optimal.
Akibatnya, petani harus mengeluarkan biaya perawatan yang cukup besar, tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran. Bahkan, sebagian petani mengalami gagal panen.
“Kalau pemerintah ingin memberikan bantuan, seharusnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani. Jangan setengah hati kalau ingin membantu. Kami yang mengetahui kondisi tanah dan bibit apa yang cocok di wilayah ini,” tegas Yahya.
Ia berharap pemerintah tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan bibit yang diberikan benar-benar unggul, berkualitas, dan sesuai dengan kondisi lahan agar tidak merugikan petani.
Selain persoalan bibit jagung, petani rumput laut juga menyampaikan keluhan terkait waktu penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan musim tanam.
Marten Daud mengungkapkan, penyaluran bantuan bibit rumput laut sebelumnya dilakukan saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan salinitas atau kadar garam air laut sehingga menghambat pertumbuhan rumput laut.
Persoalan serupa kembali terjadi pada penyaluran terbaru yang justru dilakukan saat musim kemarau. Bibit yang sudah diikat pada tali dan ditanam di laut akhirnya mati karena tidak mampu bertahan menghadapi panas matahari.
Marten berharap pemerintah memperhatikan kondisi cuaca dan musim tanam sebelum menyalurkan bantuan agar bibit yang diberikan tidak terbuang sia-sia dan petani tidak terus menanggung kerugian.
Melalui reses tersebut, para petani meminta Thomas Mopili meneruskan persoalan itu kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo agar menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran bantuan sektor pertanian dan perikanan.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan perubahan data desil yang menyebabkan sejumlah masyarakat tidak lagi menerima bantuan pemerintah setelah status mereka meningkat menjadi desil 6 dan 7, meskipun merasa masih membutuhkan bantuan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi catatan aspirasi Thomas Mopili untuk diperjuangkan melalui jalur kelembagaan DPRD dan disampaikan kepada pihak pemerintah terkait.
Kegiatan reses itu turut dihadiri Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjana Yusuf, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili, perwakilan BPS Provinsi Gorontalo, BWS Gorontalo, Badan Pertanahan, sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta unsur pemerintah kecamatan dan desa setempat. (GN-01)
