GONETNEWS.COM, Puncak Botu – DPRD Provinsi Gorontalo menerapkan mekanisme baru dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2027. Sebelum Badan Anggaran (Banggar) duduk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh komisi terlebih dahulu diminta memaparkan hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Mekanisme tersebut berlangsung dalam rapat konsultasi Banggar bersama Komisi I, II, III, dan IV yang digelar di Ruang Inogaluma, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (05/08/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin, didampingi Wakil Ketua I Ridwan Monoarfa dan Wakil Ketua III Sulyanto Pateda.
Secara bergiliran, masing-masing komisi memaparkan hasil pembahasan program dan kegiatan KUA-PPAS APBD Induk Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah dilakukan bersama OPD mitra kerja. Berbagai usulan, koreksi, hingga rekomendasi strategis disampaikan sebagai bahan bagi Banggar untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama TAPD sebelum dokumen KUA-PPAS dibawa ke rapat paripurna.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, menilai mekanisme tersebut merupakan terobosan yang patut dipertahankan karena mampu memperkuat koordinasi antara Banggar dan komisi-komisi.
Ia mengaku selama beberapa periode menjadi anggota DPRD, baru kali ini menemukan pola pembahasan seperti itu.
“Selama beberapa periode saya duduk di DPRD, baru kali ini ada mekanisme seperti ini. Menurut saya ini sangat baik karena sebelum Banggar bertemu TAPD, komisi-komisi terlebih dahulu menyampaikan hasil pembahasan bersama OPD,” kata Sun Biki.
Menurutnya, forum konsultasi tersebut akan membuat Banggar memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan, persoalan, dan prioritas yang telah dibahas oleh masing-masing komisi.
Dengan demikian, Banggar diharapkan lebih akomodatif dalam memperjuangkan hasil pembahasan komisi saat bernegosiasi dengan TAPD, sehingga program-program yang dinilai penting bagi masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat konsultasi ini sekaligus menjadi upaya memperkuat sinergi internal DPRD agar proses penyusunan APBD tidak hanya berfokus pada aspek penganggaran, tetapi juga benar-benar mengakomodasi hasil pengawasan dan aspirasi yang dihimpun oleh setiap komisi dari mitra kerja masing-masing. (GN-01)
