GONETNEWS.COM, Gorontalo — Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo Syarif Mbuinga menantang jajaran pengurus yang baru dilantik untuk membuktikan bahwa organisasi tidak hanya hidup dalam seremoni.
Pesan itu disampaikan Syarif setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama di Gedung Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/08/2026).
Syarif menegaskan, pelantikan bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk memastikan keberadaan ABPEDNAS benar-benar dirasakan hingga tingkat desa.
“Jangan sampai kita hanya ramai pada saat pelantikan, setelah itu hilang. Keberadaan organisasi harus dirasakan masyarakat,” tegas Syarif.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi organisasi. Syarif ingin membangun kolaborasi dengan seluruh elemen yang berkaitan dengan pemerintahan dan pemberdayaan desa, mulai dari asosiasi pemerintah desa, kelurahan hingga organisasi BPD.
Ia menyebut terdapat kurang lebih tujuh organisasi yang terhimpun dalam ekosistem desa di Provinsi Gorontalo. Seluruhnya akan diajak bergandengan tangan untuk membangun kerja bersama, termasuk dalam kegiatan turun langsung ke desa.
Konsolidasi tersebut tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi akan diteruskan ke kabupaten dan kota hingga tingkat desa.
“Karena kita berbicara tentang desa, maka konsolidasinya juga harus sampai ke desa. Tidak boleh hanya berhenti di tingkat organisasi,” ujarnya.
Syarif juga mengungkapkan ABPEDNAS telah berkomunikasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Asisten Intelijen. Komunikasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan bersama di lapangan.
Menurut Syarif, kolaborasi lintas organisasi dan lembaga diperlukan agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah hubungan antara kepala desa, pemerintah desa dan BPD.
Berbekal pengalaman hampir tujuh tahun sebagai Ketua DPRD dan dua periode sebagai bupati, Syarif mengaku masih menemukan adanya “riak” antara BPD dan kepala desa, terutama setelah pelaksanaan Pilkades.
Menurutnya, konflik atau ketegangan pasca-Pilkades tidak boleh dibawa terlalu jauh hingga mengganggu jalannya pemerintahan desa.
“Masih sering muncul riak antara BPD dengan kepala desa, terutama setelah Pilkades. Kalau ini tidak diselesaikan, yang terganggu bukan hanya pemerintahannya, tetapi masyarakat,” kata Syarif.
Ia menilai hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan pemerintah desa berpotensi menghambat percepatan pembangunan maupun penguatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ABPEDNAS tidak boleh hanya melihat persoalan dari kepentingan BPD. Menurut Syarif, karena organisasi berbicara tentang desa, maka pemerintah desa dan BPD harus sama-sama diperkuat.
Sejumlah program prioritas juga menjadi perhatian ABPEDNAS, di antaranya Jaga Desa, Jaga SDG dan Jaga Kopdes.
Syarif menegaskan, seluruh program tersebut harus diarahkan pada kerja nyata dan manfaat langsung, bukan sekadar menjadi slogan organisasi.
Ia juga memastikan ABPEDNAS tidak dibentuk untuk kepentingan politik.
“ABPEDNAS bukan organisasi politik. Kita ingin menyambung kembali komunikasi dengan masyarakat di tingkat bawah,” tegasnya.
Syarif menekankan, ukuran keberhasilan organisasi ke depan bukan terletak pada meriahnya pelantikan, melainkan pada sejauh mana ABPEDNAS mampu hadir ketika desa menghadapi persoalan.
“APDESNAS tidak sendirian. Kita akan membangun kolaborasi dengan seluruh mitra dan organisasi yang bergerak di bidang desa, kelurahan maupun pemberdayaan desa,” pungkasnya. (GN-02)
