GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Kemarau panjang di Provinsi Gorontalo mulai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ketahanan pangan. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mengungkapkan, sejumlah warga di desa yang dikunjunginya mulai mengolah bitule, sejenis ubi hutan beracun, untuk menggantikan makanan pokok.
Ridwan mengatakan kondisi tersebut merupakan alarm bahwa dampak kemarau tidak lagi sebatas kekeringan maupun ancaman kebakaran hutan, tetapi telah mulai menyentuh kebutuhan pangan masyarakat.
“Kalau sudah ada masyarakat yang mengonsumsi bitule untuk menggantikan makanan pokok, itu tanda kemarau semakin kritis dan sudah masuk pada kerawanan pangan,” kata Ridwan di ruang kerjanya, Senin (07/09/2026).
Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke sejumlah desa yang dilakukan belum lama ini.
Menurut Ridwan, masyarakat yang mulai memanfaatkan pangan dari hutan karena keterbatasan sumber makanan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, bitule bukan jenis pangan yang lazim menjadi makanan pokok masyarakat dan membutuhkan pengolahan tertentu karena memiliki kandungan racun.
“Ini sudah menjadi tanda yang harus kita respons bersama. Jangan sampai masyarakat baru mendapat perhatian setelah kondisi semakin parah,” ujarnya.
Ridwan menegaskan penanganan ancaman kerawanan pangan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta segera mengidentifikasi wilayah yang mulai mengalami tekanan pangan akibat kemarau panjang.
DPRD Provinsi Gorontalo, kata Ridwan, telah mulai mengambil langkah melalui Komisi II. Komisi II dijadwalkan menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Selasa (08/09/2026).
Sebagai Koordinator Komisi II, Ridwan mengatakan rapat tersebut akan membahas langkah cepat untuk membantu masyarakat di wilayah yang mulai terancam ketahanan pangannya.
“Kita ingin segera melihat daerah-daerah tertentu yang sudah rawan dilakukan operasi pasar murah dan pembagian bantuan sosial,” katanya.
Ridwan meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan pemetaan hingga tingkat desa.
Menurut dia, data mengenai wilayah yang benar-benar terdampak sangat penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
“Harus ada koordinasi, wilayah atau desa mana yang betul-betul sudah terancam ketahanan pangannya. Itu yang harus segera kita tangani,” tegas Ridwan.
Ia berharap rapat bersama OPD terkait menghasilkan tindakan konkret, bukan sekadar pembahasan. Operasi pasar murah dan bantuan sosial, menurut Ridwan, harus segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai kita menunggu sampai terdengar masyarakat merasa kelaparan. Kalau tanda-tandanya sudah muncul, pemerintah harus bergerak sekarang,” ujar Ridwan. (GN-01)
