GONETNEWS.COM, Gorontalo – Sejumlah perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Gorontalo mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (10/01/2025).Kedatangan mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, di ruang kerjanya.
“Tadi saya menerima kunjungan dari pengurus HNSI yang menyampaikan berbagai keluhan terkait aturan-aturan penangkapan ikan yang dirasakan sangat memberatkan para nelayan. Salah satu masalah utama adalah alat teknologi Vessel Monitoring System (VMS) yang harganya cukup mahal,” ungkap La Ode Haimudin.
Selain itu, nelayan juga mengeluhkan pungutan pajak tahunan yang mencapai angka 7 hingga 8 juta rupiah. Beban ini dirasakan sangat memberatkan, terutama bagi nelayan kecil yang pendapatannya tidak menentu.
Keluhan lain yang disampaikan adalah terkait kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jatah kuota sebesar 98 kilo liter dinilai masih jauh dari kebutuhan nelayan Gorontalo. Para nelayan berharap ada penambahan kuota BBM untuk mendukung operasional mereka di laut.
Tidak hanya itu, mereka juga mengeluhkan perizinan yang dianggap rumit dan aturan zona penangkapan ikan yang terukur. Kebijakan ini dianggap kurang berpihak kepada nelayan lokal dan memperumit aktivitas penangkapan ikan.
“Karena ini berbicara aturan dari pusat, maka diperlukan langkah bersama untuk mencari solusi. Kita perlu duduk bersama dengan organisasi nelayan, DPRD Provinsi Gorontalo, dan pemerintah provinsi untuk menyusun langkah yang mendukung keberpihakan kepada nelayan di Gorontalo,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan nelayan untuk mencari solusi terbaik. DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi nelayan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.(GN-01)
