GONETNEWS.COM, Kota Gorontalo — Warga Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo mengeluhkan persoalan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) dalam agenda reses masa persidangan kedua tahun 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, Rabu (04/02/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait perubahan daftar penerima bantuan yang dinilai tidak konsisten. Mereka menengarai adanya ketidaksinkronan data yang menyebabkan warga yang benar-benar membutuhkan justru terhapus dari daftar penerima, sementara bantuan terkadang salah sasaran.
Warga menyebut, persoalan tersebut bahkan telah dilaporkan ke pemerintah kelurahan setempat, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait pembaruan data penerima bantuan.
Menanggapi hal ini, Hamzah Muslimin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi kesejahteraan rakyat, menyatakan bahwa persoalan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memang menjadi masalah klasik yang terus diperjuangkan pihaknya.
Menurut Hamzah, salah satu faktor yang kerap memengaruhi hasil validasi data adalah indikator penilaian yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil warga.
“Salah satu contohnya ketika ada warga yang sebelumnya memang layak menerima bantuan, tetapi saat dilakukan pendataan ulang, rumahnya sudah berlantai keramik. Ini tentu memengaruhi hasil penilaian. Sementara untuk membongkar rumah hanya agar bisa kembali masuk kriteria penerima bantuan, tentu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya.
Hamzah menambahkan, persoalan serupa banyak ditemui Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat turun ke masyarakat, terutama terkait pembaruan basis data penerima bantuan sosial yang dinilai belum akurat.
Selain persoalan data bansos, dalam reses tersebut warga juga menyampaikan aspirasi lain, di antaranya terkait dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta keluhan saluran air yang kerap mengalami penyumbatan.
Aspirasi tersebut, kata Hamzah, akan menjadi catatan penting untuk dibahas bersama instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. (GN-01)
