GONETNEWS.COM, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya terkait minimnya evaluasi berbasis data dan belum jelasnya hasil pemeriksaan khusus (riksus) di Dinas Pendidikan.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat lanjutan Tim Pansus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Ruang Dulohupa, Selasa (31/03/2026), yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam forum resmi tersebut, Ghalib menekankan pentingnya menghidupkan kembali survei kepuasan publik sebagai instrumen utama mengukur kinerja pemerintah. Ia mengingatkan, pendekatan berbasis data menjadi kunci agar kebijakan tidak lepas dari realitas di lapangan.
“Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa tolok ukur yang jelas. Survei kepuasan publik penting untuk membaca langsung apa yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan agar LKPJ tidak sekadar menjadi dokumen administratif tahunan tanpa makna substantif.
“Jangan sampai LKPJ ini hanya jadi formalitas dan retorika administratif. Harus ada bukti konkret di lapangan, apakah target tercapai atau tidak, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Ghalib menyoroti serius polemik internal di Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo yang dinilai belum terselesaikan. Ia menyinggung kasus dugaan pungutan liar yang sempat mencuat dan menyeret nama seorang pegawai, bahkan hingga yang bersangkutan meninggal dunia dalam kondisi masih dibayangi tuduhan.
Menurutnya, DPRD telah lama merekomendasikan pemeriksaan khusus oleh inspektorat. Namun hingga kini, hasil riksus tersebut belum juga diserahkan kepada DPRD.
“Ini persoalan serius. DPRD sudah berulang kali meminta hasil riksus, bahkan sudah tiga sampai empat kali dilakukan pemeriksaan. Tapi sampai hari ini, hasilnya belum ada,” katanya dengan nada tegas.
Ia menilai lambannya penyampaian hasil pemeriksaan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama dalam penanganan persoalan di sektor pendidikan.
Ghalib pun mendesak inspektorat untuk segera membuka hasil pemeriksaan secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, ia meminta agar pihak yang terlibat ditindak tegas tanpa pengecualian.
“Kalau ada pelanggaran, ungkap secara terbuka. Berikan sanksi tegas. Ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan. Jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian,” tandasnya. (GN-02)
