GONETNEWS.COM, Puncak Botu — Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memperketat pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026. Legislator meminta setiap program yang telah direncanakan pemerintah benar-benar terakomodasi sebelum masuk ke tahapan Rancangan APBD Perubahan 2026.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, mengatakan hal itu usai rapat dengar pendapat bersama mitra kerja di ruang Komisi IV, Kamis (13/08/2026).
Menurut Ghalieb, pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara detail sejak pembahasan KUA-PPAS. Langkah tersebut untuk memastikan setiap perubahan dan penyesuaian program, baik program reguler maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, telah masuk dalam perencanaan anggaran.
“Ini berkaitan dengan janji DPRD kepada masyarakat. Jadi kita perlu pastikan kembali apakah dalam perencanaan anggaran dan program mereka ini sudah betul-betul masuk atau belum,” kata Ghalieb.
Bagi Komisi IV, program yang tercantum dalam dokumen anggaran tidak cukup hanya sebatas administrasi. Program tersebut harus memiliki dukungan anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan kepada masyarakat.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius adalah perlindungan perempuan dan anak.
Ghalieb mengatakan secara struktural UPTD yang menangani perlindungan perempuan dan anak telah memiliki SK. Namun, secara fungsional keberadaannya dinilai belum berjalan maksimal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo masih tinggi.
Karena itu, Komisi IV mendorong pemerintah memperkuat kelembagaan sekaligus memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan, pendampingan korban hingga upaya perlindungan dapat berjalan secara optimal.
“Jangan sampai secara struktur sudah ada, SK-nya ada, tetapi secara fungsional belum maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV menyoroti persoalan penanggulangan bencana. Ghalieb menilai kebijakan kebencanaan tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana sudah terjadi.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat mitigasi dari sisi hulu melalui pemetaan potensi kerawanan bencana di wilayah Gorontalo.
Dokumen pemetaan tersebut dinilai penting agar program penanggulangan bencana dapat dikolaborasikan dengan program OPD lainnya, sehingga kebijakan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ghalieb mencontohkan sektor pertanian. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membantu petani melalui bantuan bibit jagung. Namun, kebijakan tersebut menurutnya harus memperhitungkan dampak ekologis dari ekspansi lahan jagung yang terus meluas.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong anggaran besar untuk membantu bibit jagung bagi petani, tetapi secara ekologis ini juga mengganggu ekosistem lingkungan terkait dengan ekspansi lahan jagung yang makin lama makin meluas di Gorontalo,” katanya.
Artinya, program peningkatan produksi pertanian harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan lingkungan. Jangan sampai intervensi anggaran untuk meningkatkan produksi justru memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
Sorotan lainnya diarahkan pada sektor kepemudaan.
Ghalieb mengatakan berdasarkan kunjungan dan pertemuan Komisi IV dengan berbagai organisasi kepemudaan, dukungan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas pemuda dinilai belum berjalan secara programatik.
Ia meminta pemerintah memberikan dukungan nyata terhadap pengkaderan, pelatihan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya mengambil manfaat ketika Gorontalo memperoleh penghargaan terkait peningkatan indeks pembangunan pemuda, sementara proses pengkaderan dan peningkatan kapasitas justru banyak dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
“Jangan sampai pemerintah ketika daerah mendapatkan penghargaan peningkatan indeks pembangunan pemuda, gubernur yang dapat penghargaan, tapi dalam praktiknya justru teman-teman mahasiswa dan pemuda yang berkorban untuk melakukan pengkaderan dan pelatihan kepemimpinan,” tegas Ghalieb.
Komisi IV berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 mampu menjadi ruang untuk menguji kembali efektivitas setiap program pemerintah.
Program yang telah dijanjikan kepada masyarakat harus dipastikan masuk dalam anggaran dan memiliki kejelasan pelaksanaan.
Komisi IV juga menekankan agar kebijakan anggaran tidak hanya sibuk menyelesaikan persoalan di hilir, tetapi mulai membenahi akar masalah sejak dari hulu.
Dengan begitu, APBD Perubahan 2026 tidak sekadar menjadi dokumen perubahan angka, tetapi benar-benar menghasilkan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gorontalo. (GN-02)
