GONETNEWS.COM, Puncak Botu— Persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Gorontalo menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Suyuti.
Suyuti mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, antrean BBM membutuhkan penataan yang lebih terkoordinasi agar tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Suyuti saat Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, Senin (14/09/2026). Kunjungan tersebut secara khusus membahas persoalan penyaluran BBM dan antrean yang terjadi di SPBU, khususnya di Kabupaten Boalemo.
Menurut Suyuti, persoalan antrean tidak cukup diselesaikan dengan melihat kondisi di SPBU ketika kendaraan sudah memadati jalur pengisian. Pemerintah perlu membenahi tata kelola penyaluran dari hulu hingga ke tingkat SPBU.
“Jangan hanya kita melihat antreannya. Yang harus dibenahi adalah sistemnya, bagaimana penyaluran BBM ini ditata supaya antrean tidak terus terjadi,” kata Suyuti.
Ia menilai pemerintah provinsi dan kabupaten perlu segera menyamakan persepsi bersama kepala daerah. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan di lapangan tidak berbeda-beda dan justru menimbulkan persoalan baru.
Suyuti mengatakan, kebutuhan membenahi tata kelola BBM sebenarnya telah ia sampaikan saat melaksanakan reses di Kabupaten Gorontalo. Dari hasil menyerap aspirasi masyarakat, persoalan distribusi dan antrean BBM dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.
Karena itu, ia meminta persoalan antrean tidak hanya menjadi urusan pengelola SPBU. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mengambil peran dalam membangun pola penataan yang mampu mengurai kepadatan kendaraan sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Suyuti juga mencontohkan penataan yang telah dilakukan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Pola tersebut, kata dia, dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam mencari formula yang sesuai untuk Gorontalo.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar meniru kebijakan daerah lain. Sistem yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta kondisi distribusi BBM di Gorontalo.
“Yang kita butuhkan adalah pola yang bisa mengurai antrean. Tetapi tentu harus disesuaikan dengan kondisi kita di Gorontalo,” ujarnya.
Suyuti berharap pertemuan antara DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Boalemo menjadi pintu masuk untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Dengan satu pola penataan dan pembagian peran yang jelas, persoalan antrean BBM diharapkan tidak lagi hanya ditangani setelah muncul di lapangan.
“Harus ada satu visi antara provinsi dan kabupaten. Kita cari pola bersama supaya antrean ini bisa diurai dan tidak terus berulang,” kata Suyuti.(GN-02)
