GONETENES.COM, Jakarta — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memastikan program revitalisasi Asrama Haji Provinsi Gorontalo tidak dibatalkan, meski pelaksanaannya untuk sementara mengalami penundaan.
Kepastian itu diperoleh setelah Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (17/09/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie dan diterima langsung oleh Direktur Pembiayaan Hibah Dalam Negeri Bappenas, Agustin.
Espin mengatakan kunjungan ke Bappenas dilakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait keberlanjutan program revitalisasi Asrama Haji Gorontalo.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat dari Kementerian Haji dan Umrah yang diterima pada 27 Agustus 2026 yang sebelumnya memunculkan pertanyaan mengenai status program revitalisasi tersebut.
“Kami ingin memastikan langsung bagaimana sebenarnya status program revitalisasi Asrama Haji Gorontalo. Setelah kami melakukan klarifikasi, ternyata program ini tidak dibatalkan, tetapi ditunda sementara,” kata Espin.
Menurut dia, penundaan bukan disebabkan program revitalisasi dicoret dari perencanaan pemerintah pusat. Persoalannya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi dan nomenklatur sejumlah kementerian dan lembaga.
Perubahan tersebut, kata Espin, turut memengaruhi alur administrasi dan proses pekerjaan program yang sebelumnya telah direncanakan.
“Ini berkaitan dengan perubahan organisasi dan nomenklatur, termasuk yang menyangkut Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, serta Bappenas,” ujarnya.
Espin menegaskan, hasil pertemuan dengan Bappenas memberikan kepastian bahwa Gorontalo masih masuk dalam alokasi pembiayaan revitalisasi Asrama Haji.
“Jadi bukan pembatalan. Gorontalo tetap masuk dalam alokasi pembiayaan revitalisasi Asrama Haji. Hanya masih diperlukan sejumlah penyesuaian, baik kelembagaan, sumber daya manusia maupun administrasi,” katanya.
Komisi III, lanjut Espin, tidak ingin perubahan kelembagaan di tingkat pusat membuat program yang telah dialokasikan untuk Gorontalo kehilangan kepastian pelaksanaan.
Karena itu, DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mengawal proses penyesuaian tersebut hingga seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dan program kembali berjalan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar setelah seluruh persyaratan dan penyesuaian kelembagaan di tingkat pusat terpenuhi, revitalisasi Asrama Haji Gorontalo bisa kembali dilanjutkan,” ujar Espin.
Ia berharap proses penataan kelembagaan dan administrasi di tingkat pemerintah pusat dapat segera diselesaikan sehingga penundaan tidak berlangsung terlalu lama.
Dengan kepastian tersebut, Komisi III memastikan fokus pengawalan kini bergeser dari mempertanyakan status program menjadi mengawal agar revitalisasi Asrama Haji Gorontalo segera masuk kembali ke tahap pelaksanaan. (GN-RLS)
