GONETNEWS, Gorontalo – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T. Mopili menegaskan dukungan terhadap penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui kehadiran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di daerah.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS di ruang kerjanya, Senin (22/06/2026), yang turut didampingi Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pertemuan tersebut tidak sekadar silaturahmi, tetapi menjadi ruang konsolidasi awal penguatan jaringan kelembagaan BPD yang selama ini dinilai masih belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi di tingkat desa.
DPP ABPEDNAS yang dipimpin pengurus pusat Faisal Rustam datang membawa agenda strategis pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABPEDNAS Provinsi Gorontalo. Organisasi ini diproyeksikan menjadi wadah besar yang menghimpun kekuatan BPD dari seluruh desa di Gorontalo.
Faisal menyebut kehadirannya di Gorontalo memiliki makna emosional tersendiri. Ia mengaku seperti kembali ke rumah lama karena pernah bertugas sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo beberapa tahun lalu.
“Gorontalo bukan tempat asing bagi saya, ini seperti rumah sendiri,” ungkapnya.
Lebih jauh, Faisal mengungkapkan mandat organisasi untuk segera membentuk struktur kepengurusan ABPEDNAS di Gorontalo. Ia menegaskan bahwa antusiasme keanggotaan sangat tinggi, bahkan sebelum pelantikan resmi dilakukan, jumlah anggota yang terhimpun telah mendekati 20 ribu orang.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan wadah perjuangan bersama BPD dalam memperkuat posisi kelembagaan di tingkat desa.
ABPEDNAS sendiri merupakan organisasi nasional yang menaungi anggota BPD di seluruh Indonesia. Fungsinya tidak hanya sebagai forum komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas, advokasi aspirasi, hingga penguatan fungsi legislasi dan pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan desa.
Organisasi ini juga didorong menjadi motor penggerak tata kelola desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel—terutama di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan dana desa.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T. Mopili menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan BPD melalui ABPEDNAS merupakan langkah strategis dalam memperkuat kontrol sosial dan fungsi pengawasan di tingkat desa.
“Sinergi seperti ini penting. Pemerintahan desa harus diperkuat, bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga pengawasan dan kapasitas kelembagaan,” tegas Idrus.
Ia menambahkan, keberadaan ABPEDNAS diharapkan tidak hanya menjadi organisasi formalitas, tetapi benar-benar hadir sebagai mitra kritis pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola desa berjalan sesuai aturan.
Meski kepengurusan DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo belum resmi dikukuhkan, DPRD optimistis kehadiran organisasi ini akan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan desa di Gorontalo. (GN-01)
