GONETNEWS.COM, Kota Gorontalo – Keluhan terhadap razia atau sweeping kendaraan bermotor yang dilakukan aparat kepolisian mengemuka dalam Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Senin (06/07/2026).
Dalam forum serap aspirasi tersebut, warga menyoroti pelaksanaan operasi tertib lalu lintas yang dinilai semakin meresahkan, khususnya ketika digelar pada malam hari. Masyarakat berharap kepolisian dapat mengevaluasi pola pelaksanaan razia agar tidak menimbulkan rasa khawatir bagi pengendara yang telah mematuhi aturan.
Perwakilan warga, Ikram, mengatakan masyarakat tidak menolak penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun, menurut dia, pelaksanaan razia pada malam hari membuat warga merasa tidak nyaman meskipun seluruh dokumen kendaraan telah lengkap.
“Kalau bisa operasi tertib lalu lintas dikurangi, terutama malam hari. Surat-surat kendaraan kami lengkap, tetapi tetap saja muncul rasa waswas ketika bertemu razia di jalan,” katanya.
Ia berharap operasi kepolisian lebih mengedepankan pendekatan yang humanis sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan bagi masyarakat yang taat aturan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Meyke Camaru mengatakan akan menyampaikan langsung keluhan masyarakat kepada pihak kepolisian agar menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan operasi lalu lintas.
Menurut Meyke, aspirasi warga perlu disampaikan karena menyangkut rasa aman dan nyaman masyarakat saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Namun, ia juga mengingatkan bahwa razia lalu lintas merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Razia atau sweeping tertib lalu lintas oleh Satlantas sering dianggap meresahkan. Padahal tujuan utamanya adalah menegakkan aturan agar masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas, meningkatkan keselamatan di jalan, dan mengurangi risiko kecelakaan,” ujar Meyke.
Selain persoalan razia kendaraan, berbagai aspirasi pembangunan turut disampaikan masyarakat. Warga meminta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa pendidikan, hingga bantuan bagi rumah ibadah.
Aspirasi infrastruktur juga menjadi perhatian. Hajiriyanto Monoarfa meminta agar ruas Jalan BTN Pulubala dan Jalan Pinang Timur I yang hingga kini belum beraspal dapat menjadi prioritas pembangunan.
Warga juga mengusulkan adanya program magang ke luar negeri, magang kampus, maupun magang mandiri sebagai upaya membuka peluang kerja dan meningkatkan kompetensi generasi muda.
Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan BTN Pulubala yang dinilai terus meningkat sejak 2008 meski kondisi rumah mereka tidak mengalami perubahan berarti.
“Rumah kami begitu-begitu saja, tetapi pajaknya terus naik,” ungkap salah seorang warga.
Keluhan lainnya menyangkut mekanisme pemungutan pajak rumah makan yang dibebankan kepada konsumen, bantuan untuk majelis taklim dan rukun duka, serta distribusi gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menutup reses, Meyke Camaru menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan didokumentasikan dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Gorontalo. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal akan dikoordinasikan agar dapat ditindaklanjuti.
“Reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, tetapi menjadi jembatan untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Semua masukan ini akan kami kawal sesuai kewenangan yang ada,” kata Meyke. (GN-01)
