Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Gorontalo soal Anggaran Bencana dan Efisiensi Belanja

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Gorontalo soal Anggaran Bencana dan Efisiensi Belanja
Hamzah Idrus, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
banner 468x60

GONETNEWS.COM, Gorontalo – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Hamzah Idrus, dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (19/08/2025).

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2025 untuk dibahas lebih lanjut, namun tetap memberikan sejumlah catatan penting yang diminta menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Hamzah Idrus menekankan agar perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ditata ulang secara bijak sehingga selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini, menurutnya, diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kebutuhan masyarakat luas.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti soal efisiensi anggaran. Hamzah meminta agar efisiensi dijalankan sesuai aturan agar tidak menimbulkan konsekuensi di luar kewenangan DPRD maupun lembaga lainnya.

“Setiap lembaga tetap harus menjalankan perannya sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Sorotan lainnya adalah terkait Belanja Tidak Terduga (BTT). Hamzah menilai alokasi BTT dari Rp34,2 miliar menjadi hanya Rp8,1 miliar terlalu kecil untuk menghadapi risiko bencana alam, gejolak ekonomi, atau keadaan darurat lainnya.

“Jangan sampai Gorontalo gagap saat bencana. Pemerintah perlu memperkuat BTT agar siap menghadapi kondisi tak terduga,” ujarnya.

Fraksi PKS juga meminta agar jumlah pegawai dievaluasi sehingga APBD tidak tersedot hanya untuk membayar gaji dan tunjangan.

“Masyarakat menunggu pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan, jangan sampai kebutuhan itu terabaikan,” tambah Hamzah.

Di akhir pandangannya, Hamzah Idrus menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Fraksi PKS merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk kebaikan daerah.

“Kami percaya, kritik hari ini adalah bentuk kasih sayang untuk masa depan Gorontalo,” pungkasnya. (GN-02)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *