GONETNEWS.COM, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan memberi waktu selama satu bulan kepada Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo untuk menyelesaikan kejelasan persoalan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan di madrasah. Jika tidak segera dituntaskan, DPRD memastikan guru-guru tersebut akan ditarik kembali ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, saat memimpin rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi IV di Ruang Dulohupa, Selasa (19/08/2025). Rapat tersebut menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta perwakilan Kemenag Provinsi Gorontalo untuk membahas tindak lanjut aduan terkait penghentian pembayaran tunjangan dan hak guru ASN pemda yang diperbantukan di madrasah serta disertifikasi oleh Kemenag.
“Kita sepakat memberi waktu selama satu bulan kepada Kemenag untuk menuntaskan segala sesuatunya. Setelah itu, jika tidak diselesaikan, kami akan mengambil kebijakan untuk menarik guru-guru kita kembali ke pemerintah provinsi dan memastikan hak-haknya dibayarkan sesuai aturan yang berlaku,” tegas La Ode.
Ia menekankan bahwa waktu satu bulan yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan tunjangan kinerja dan hak-hak lainnya bagi para guru.
“Perlu ditegaskan, satu bulan itu terkait kejelasan hak tunjangan kinerja dan segala macamnya, semua harus selesai,” pungkasnya. (GN-01)
