GONETNEWS.COM, Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum ini disampaikan langsung oleh juru bicara fraksi, Sitti Nurayin Sompie, pada rapat paripurna tingkat I, Selasa (19/08/2025).
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra menyoroti perlunya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah. Perubahan APBD 2025 mencatat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp82,78 miliar, meski terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9,06 miliar.
“Perubahan komponen pendapatan menuntut adanya kalkulasi ulang agar postur APBD tetap realistis dan sesuai target pencapaian,” ungkap Sompie.
Di sisi belanja daerah, total anggaran mengalami penurunan Rp41,27 miliar, terutama akibat turunnya belanja modal pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp32,98 miliar. Fraksi Gerindra menilai kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Pada belanja hibah dan bantuan sosial, terjadi kenaikan masing-masing Rp5,29 miliar dan Rp1,49 miliar. Fraksi Gerindra menegaskan agar peningkatan ini dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Dalam bidang urusan pemerintahan, Fraksi Gerindra menyoroti pengurangan anggaran pendidikan sebesar Rp12,81 miliar yang berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan. Sebaliknya, anggaran kesehatan meningkat Rp24,69 miliar, terutama untuk RSUD Ainun Habibie dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Fraksi menilai peningkatan ini positif, namun perlu pengawasan agar pemanfaatannya efektif.
Sementara itu, alokasi untuk sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turun Rp24,81 miliar yang dikhawatirkan memperlambat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, anggaran untuk Koperasi dan UMKM naik Rp10,7 miliar. Fraksi Gerindra mengapresiasi peningkatan ini karena diyakini dapat memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah daerah perlu melakukan relokasi dan rasionalisasi belanja agar program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai target,” tegas Sompie.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Gerindra berharap masukan yang diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan.
“Kami ingin perubahan APBD ini benar-benar memperkuat sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” pungkasnya. (GN-01)
