GONETNEWS.COM, Gorontalo — Di tengah semarak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, persoalan mendasar justru masih menghantui sebagian masyarakat Gorontalo. Musim kemarau berkepanjangan membuat sejumlah wilayah mulai dilanda kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih.
Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak cukup parah. Berdasarkan penyampaian BPBD Bone Bolango, kekeringan telah membuat masyarakat di sejumlah wilayah membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.
Kondisi tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Kristina Udoki.
Menurut Femmy, momentum kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai melalui upacara dan seremoni. Pemerintah harus melihat bagaimana masyarakat merasakan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan air bersih dan ancaman kehilangan penghasilan.
“Pesan kemerdekaan di tahun ini seharusnya didekatkan dengan keadaan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya bicara tentang perjuangan masa lalu,” ujar Femmy, Senin (17/08/2026).
Ia menegaskan, kemerdekaan bagi masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan bukan sekadar terbebas dari penjajahan.
Kemerdekaan, kata dia, juga berarti terbebas dari rasa takut tidak mendapatkan air bersih, terbebas dari kekhawatiran kehilangan pekerjaan serta memiliki kepastian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau masyarakat yang mengalami kekeringan ditanya apa makna kemerdekaan bagi mereka saat ini, saya yakin jawabannya bukan sekadar upacara bendera. Kemerdekaan adalah ketika air mengalir di rumah-rumah penduduk,” tegasnya.
Dampak kemarau, menurut Femmy, tidak hanya dirasakan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Sektor ekonomi masyarakat juga ikut terancam. Para petani menghadapi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Sementara nelayan mengalami kesulitan melaut karena kondisi ombak yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Kondisi tersebut membuat masyarakat berada dalam tekanan berlapis. Di satu sisi mereka membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari, di sisi lain sumber pendapatan mereka ikut terganggu.
Karena itu, Femmy meminta pemerintah tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit.
“Jangan hanya karena alasan efisiensi kemudian membuat masyarakat tidak mendapatkan perhatian, terutama jaminan hidup mereka. Pemerintah tetap harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang mulai putus asa,” katanya.
Femmy menilai pemerintah harus segera menyiapkan langkah konkret. Apalagi musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang.
Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya bersifat sementara melalui distribusi air bersih ketika masyarakat sudah mengalami krisis. Pemerintah harus mulai membangun sistem yang mampu menghadapi ancaman kekeringan secara berkelanjutan.
Femmy mendorong pemerintah menjadikan ketahanan air sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah.
Bersamaan dengan itu, ketahanan pangan juga harus diperkuat agar petani tidak terus menjadi kelompok yang paling rentan ketika perubahan cuaca terjadi.
“Sudah harus ada solusi yang nyata untuk mereka yang terdampak kekeringan ini. Pemerintah sudah harus membangun ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim,” ujarnya.
Menurut Femmy, kemerdekaan seharusnya tidak hanya terlihat dari meriahnya upacara dan berkibarnya bendera merah putih.
Kemerdekaan juga harus hadir dalam bentuk negara yang mampu memastikan rakyat mendapatkan kebutuhan dasar, memiliki pekerjaan, memperoleh penghasilan dan tidak hidup dalam kecemasan menghadapi kemarau.
“Jangan sampai masyarakat justru merasa sendirian menghadapi kondisi ini. Pemerintah harus hadir sebelum keadaan semakin parah,” pungkasnya. (GN-02)
