GonetNews.Com, Gorontalo — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa melontarkan kritik tajam terhadap peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dinilai masih terjebak pada seremoni tanpa perubahan nyata bagi nasib guru.
Menurut Ridwan, setiap 2 Mei bangsa ini kembali menundukkan kepala pada jasa Ki Hajar Dewantara, mengutip semboyan, serta membanjiri ruang publik dengan ucapan terima kasih. Namun, ia menilai, di balik gegap gempita tersebut terdapat ironi yang terus dipelihara.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah negara sungguh memuliakan guru, atau justru sedang melanggengkan ketidakadilan yang sistemik?” kata Ridwan, Sabtu, (02/05/2026).
Ia menyoroti frasa “pahlawan tanpa tanda jasa” yang selama ini dilekatkan pada guru. Menurutnya, istilah itu tidak lagi netral, melainkan kerap menjadi legitimasi kultural untuk menormalisasi pengorbanan tanpa batas, bahkan ketika pengorbanan tersebut seharusnya dibalas dengan keadilan yang layak.
“Kita memuji dedikasi guru sebagai panggilan jiwa, tetapi pada saat yang sama negara menjadikan ‘panggilan jiwa’ itu sebagai alasan untuk membayar murah kerja intelektual yang menentukan masa depan bangsa,” ujarnya.
Ridwan menegaskan, Hardiknas seharusnya menjadi ruang evaluasi yang jujur, bukan sekadar panggung retorika tahunan. Ia menilai, penghormatan simbolik tanpa keberpihakan konkret hanya akan melahirkan ilusi kemajuan di sektor pendidikan.
Ia juga mengkritik kuat pola kebijakan yang dinilai tidak konsisten dengan narasi penghormatan terhadap guru. Dalam praktiknya, kata dia, banyak guru terutama berstatus kontrak masih hidup dalam ketidakpastian.
“Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal keadilan sosial. Ketika guru kontrak terus dibiarkan dalam ketidakpastian, negara sedang mengirim pesan berbahaya bahwa pengabdian bisa dieksploitasi, dan masa depan bangsa bisa ditopang oleh ketidakpastian,” tegasnya.
Ridwan mengingatkan bahwa sejak awal, pendidikan di Indonesia adalah proyek politik dalam makna paling luhur, yakni keberpihakan terhadap masa depan bangsa. Karena itu, menurut dia, kebijakan terhadap guru harus mencerminkan keberpihakan tersebut secara nyata, bukan sekadar narasi.
Ia pun menutup pernyataannya dengan penekanan keras bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momentum koreksi menyeluruh.
“Bangsa ini tidak kekurangan guru hebat. Yang kurang adalah keberanian negara untuk berlaku adil. Jika ingin masa depan yang kuat, maka satu hal mendasar harus dilakukan berhenti menunda keadilan bagi guru,” kata Ridwan. (GN-RLS)
