GonetNews.Com, Kabgor – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menemukan dugaan permasalahan lahan dalam pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saat melakukan kunjungan lapangan, Sabtu (02/05/2026).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memantau realisasi program Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan gerai Koperasi Merah Putih, khususnya pada lokasi di Kelurahan Hunggaluwa.
“Progres pembangunan secara umum sudah berjalan, namun kami menemukan sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait status lahan,” ujar Umar.
Ia menjelaskan, selain persoalan lahan, terdapat pula masalah aset bangunan yang sebelumnya merupakan milik pemerintah daerah dan telah dihibahkan. Namun, bangunan tersebut telah dirobohkan untuk perluasan area pembangunan gerai.
“Hal ini akan kami dalami, apakah proses penghapusan atau pemanfaatan aset tersebut sudah sesuai prosedur atau belum,” katanya.
Lebih lanjut, Umar mengungkapkan bahwa lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan gerai koperasi juga belum memiliki kejelasan dokumen kepemilikan. Berdasarkan keterangan pemerintah kelurahan setempat, lahan tersebut disebut-sebut telah dihibahkan oleh pemimpin terdahulu, namun bukti administrasi hibah belum dapat ditunjukkan secara jelas.
“Ini menjadi catatan penting, karena menyangkut legalitas aset dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.
Selain itu, Komisi I juga menerima keluhan warga terkait penimbunan saluran drainase yang sempat dilakukan untuk akses kendaraan pengangkut material ke lokasi pembangunan. Penimbunan tersebut sempat menyebabkan genangan air di rumah warga sebelum akhirnya kembali dibongkar.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Umar Karim menegaskan bahwa Komisi I akan menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak-pihak terkait guna mencari solusi komprehensif.
“Kami ingin memastikan program pemerintah pusat ini tetap berjalan dengan baik, namun tidak mengabaikan aspek hukum dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Padli Poha, dan dihadiri oleh anggota Komisi I lainnya serta tim pendamping dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. (GN-01)
