GONETNEWS.COM, Puncak Botu — Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memastikan kunjungan kerja ke Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bukan sekadar agenda perjalanan dinas. Legislator bidang kesehatan itu membawa misi memperjuangkan tambahan anggaran ratusan miliar rupiah, relaksasi persyaratan program bantuan rumah bagi penderita tuberkulosis (TB), hingga peningkatan status RSUD Ainun Habibie.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, usai rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra di Ruang Inogaluma, Selasa (28/07/2026), mengatakan rombongan Komisi IV akan bertolak ke Jakarta pada Rabu (29/07/2026) didampingi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta Direktur RSUD Ainun Habibie.
Menurut Sri, kunjungan tersebut difokuskan untuk melakukan konsultasi sekaligus melobi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), peningkatan kelas RSUD Ainun Habibie, pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sehat (BSRS) bagi penderita tuberkulosis, serta penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Gorontalo.
“Kami ke Jakarta bukan untuk jalan-jalan. Kami datang membawa kepentingan masyarakat Gorontalo agar program-program kesehatan yang sangat dibutuhkan daerah mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” kata Sri.
Ia mengungkapkan, salah satu agenda utama adalah memperjuangkan dukungan anggaran sekitar Rp200 miliar melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) guna meningkatkan status RSUD Ainun Habibie yang saat ini masih berstatus rumah sakit tipe C.
Menurutnya, peningkatan kelas rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kesehatan rujukan di Gorontalo semakin lengkap dan masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan di luar daerah.
Selain itu, Komisi IV juga akan meminta Kementerian Kesehatan melonggarkan persyaratan program Bantuan Stimulan Rumah Sehat bagi penderita TB. Program tersebut sebenarnya telah dianggarkan dengan kuota 150 unit, namun hingga kini baru 87 unit yang dapat direalisasikan.
“Masalahnya bukan anggaran, tetapi persyaratannya yang cukup sulit diterapkan di daerah. Karena itu kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan agar syarat dan kriterianya bisa lebih fleksibel sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan,” ujarnya.
Sri menilai, intervensi terhadap faktor sosial, termasuk penyediaan rumah layak huni bagi penderita TB, menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penanggulangan penyakit tersebut di Gorontalo.
Ia menegaskan, kunjungan kerja DPRD harus dipahami sebagai langkah memperjuangkan kepentingan daerah, bukan sekadar menghabiskan anggaran perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas ini bukan jalan-jalan, tetapi memperjuangkan anggaran dan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Gorontalo,” tegasnya.
Sri juga menanggapi kritik terhadap anggaran perjalanan dinas DPRD. Menurut politisi PPP itu, dirinya tidak keberatan apabila anggaran perjalanan dinas dikurangi, sepanjang pengalihannya benar-benar diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat.
“Kalau anggaran perjalanan dinas dikurangi, saya tidak masalah. Yang penting dialihkan ke pokok-pokok pikiran atau program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” katanya. (GN-01)
