GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, untuk membahas aduan warga terkait pembangunan menara tower.
Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (27/01/2026), tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, dan dihadiri oleh anggota Komisi I lainnya.
Dalam RDP itu, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menghadirkan unsur pemerintah kecamatan dan desa, pihak perusahaan pengelola menara tower, serta perwakilan masyarakat Desa Biluango.
Pada kesempatan tersebut, warga menyampaikan secara langsung keberatan mereka terhadap pembangunan menara tower yang dinilai kurang disosialisasikan kepada masyarakat sekitar sebelum pekerjaan dilakukan. Kondisi itu dinilai menimbulkan keresahan di tengah warga.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kemudian berperan sebagai penengah untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa permasalahan utama terletak pada minimnya komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat sebelum pembangunan menara dilaksanakan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Kristina Udoki, menegaskan bahwa pelaksanaan rapat dengar pendapat tersebut menjadi efektif karena dihadiri oleh pihak perusahaan, sehingga aspirasi masyarakat dapat didengarkan secara langsung oleh kedua belah pihak.
Dari rapat tersebut, disepakati sejumlah poin yang akan dituangkan dalam bentuk surat resmi kepada Kepala Desa Biluango dengan tembusan kepada Camat Kabila Bone sebagai bagian dari penyelesaian aduan masyarakat.
Pihak perusahaan pengelola menara tower juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan sosialisasi ulang secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya apabila terdapat rencana perpanjangan kerja sama di kemudian hari.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap hasil RDP ini dapat menjadi pembelajaran bersama agar setiap kegiatan pembangunan ke depan selalu mengedepankan komunikasi, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat. (GN-01)
