GONETNEWS.COM, Makassar – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP yang digelar di Makassar pada 11–12 Februari 2026 menghasilkan enam rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP), seluruh pimpinan harian, dan jajaran PPP di semua tingkatan.
Rekomendasi tersebut ditetapkan dalam sidang yang dipimpin Imam Fauzan dan Jabbar Idris, pada 11 Februari 2026 di Makassar.
Ketua DPW PPP Gorontalo, Ismet Mile, mengatakan hasil Mukernas I tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat daerah.
“Hasil Mukernas ini harus menjadi pedoman bagi DPP, seluruh pimpinan harian, dan seluruh jajaran PPP dari pusat hingga daerah. Konsolidasi dan soliditas menjadi kunci menghadapi agenda politik ke depan,” ujar Ismet Mile.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Gorontalo, Sri Darsianti Tuna, menegaskan bahwa seluruh struktur partai wajib menjalankan amanat organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Mukernas menegaskan pentingnya disiplin organisasi. Seluruh pimpinan harian dan jajaran PPP harus serius melaksanakan tugas kepartaian sesuai aturan,” kata Sri Darsianti.
Dalam rekomendasi pertama, Mukernas meminta DPP PPP, seluruh pimpinan harian, dan jajaran PPP untuk ikut serta dengan sungguh-sungguh mendukung serta menyukseskan kebijakan pemerintah Astacita yang pro rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya, forum Mukernas mendesak DPP segera menyusun kepengurusan lengkap Pengurus Harian (PH) DPP periode 2025–2030, mengingat banyaknya agenda partai yang harus segera diselesaikan, mulai dari pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab), Musyawarah Anak Cabang (Musancab), hingga verifikasi partai politik.
Pada poin ketiga, Mukernas meminta DPP, khususnya Ketua Umum, melakukan evaluasi terhadap kepengurusan PH yang tidak melaksanakan tugas kepartaian, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 11 ayat 1 huruf g. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pimpinan harian bekerja optimal.
Rekomendasi keempat ditujukan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang telah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan agar segera meminta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah masing-masing melaksanakan Muscab paling lambat tiga bulan setelah SK DPW diterbitkan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) Pasal 62 dan 65.
Mukernas juga merekomendasikan pemberian sanksi tegas kepada anggota DPRD dari PPP yang tidak melaksanakan tugas kepartaian dan tanggung jawab di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Rekomendasi terakhir meminta pengurus DPP, pimpinan harian, serta seluruh jajaran PPP membangun soliditas secara maksimal dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengurus partai demi memperkuat konsolidasi internal.
Sri Darsianti menambahkan DPW PPP Gorontalo siap menindaklanjuti seluruh hasil Mukernas tersebut.
“Kami di daerah bersama seluruh jajaran akan bergerak cepat melaksanakan keputusan Mukernas sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan organisasi,” ujarnya.
Rekomendasi Mukernas I P3 tersebut ditetapkan di Makassar pada 11 Februari 2026 dan menjadi pedoman bagi DPP, seluruh pimpinan harian, dan jajaran PPP dalam menjalankan roda organisasi ke depan. (GN-01)
