GONETNEWS.COM, Puncak Botu – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas persoalan lingkungan di ruang sidang gedung DPRD, Kamis (12/02/2026).
Rapat tersebut menghadirkan pemangku kepentingan dari unsur akademisi dan organisasi peduli lingkungan, guna membahas berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di daerah.
Selain isu lingkungan, dalam forum itu, mencuat pernyataan bahwa pascabencana banjir di Kabupaten Pohuwato, masyarakat terdampak disebut belum menerima bantuan. Pernyataan tersebut memicu perdebatan di antara peserta rapat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nurayin Sompie, menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diluruskan.
“Informasi bahwa masyarakat belum menerima bantuan perlu diluruskan. Pasca banjir di Pohuwato, bantuan sudah disalurkan, termasuk dari Partai Gerindra yang turun langsung ke lokasi terdampak,” ujarnya dalam rapat.
Ia menjelaskan, Partai Gerindra bergerak cepat menyalurkan bantuan melalui koordinasi anggota legislatif daerah pemilihan Pohuwato, Limonu Hippy, yang turun langsung bersama dirinya memastikan bantuan tersalurkan kepada warga.
“Kami bersama anggota legislatif dari daerah pemilihan Pohuwato memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga, khususnya di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia,” katanya.
Menurutnya, jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota segera bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan, terutama bagi warga yang terdampak paling parah.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi perlengkapan kebutuhan dasar rumah tangga serta bantuan uang tunai kepada tiga kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir.
“Langkah cepat ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian kami terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah,” tegasnya.
Sitti juga menambahkan bahwa berbagai persoalan lingkungan dan kebencanaan di Gorontalo harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Persoalan lingkungan dan kebencanaan di Gorontalo tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, DPRD, maupun seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
RDP tersebut turut membahas dugaan keterkaitan aktivitas pertambangan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dinilai berpotensi memicu bencana.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menindaklanjuti hasil RDP dengan melakukan pendalaman terhadap berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut guna mendorong kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. (GN-02)
